RADARBEKASI.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah alat bukti tambahan terkait kasus dugaan rasuah pengadaan tanah di Kelurahan Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur.
Alat bukti itu didapat setelah penyidik menggeledah Gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2023) malam. Ada enam ruang yang didatangi tim penyidik terkait pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur.
“Setidaknya ada enam ruangan yang dilakukan penggeledahan di antaranya ruang kerja di lantai 10, 8, 6, 4, 2 dan staf komisi C DPRD DKI Jakarta,” kata Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (18/1/2023).
Dari penggeledahan malam itu, kata Ali, tim penyidik menemukan berbagai bukti.
BACA JUGA: KPK Tahan Lukas Enembe, Sita Emas Batangan, Kendaraan Mewah Rp 4,5 M dan Blokir Rekening Rp 76,2 M
“Tim penyidik menemukan berbagai dokumen dan alat bukti elektronik yang di antaranya diduga terkait proses pembahasan dan persetujuan penyertaan modal pada Perumda SJ (Sarana Jaya) di DPRD DKI Jakarta yang kemudian dipergunakan untuk pengadaan tanah di Pulo Gebang Jakarta,” kata Ali.
Ali mengatakan KPK sejauh ini telah menemukan bukti permulaan ada dugaan perbuatan melawan hukum termasuk pihak yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tersangka. Namun pihaknya baru akan mengumumkan setelah seluruh proses penyidikan telah cukup.
“Perkara ini terkait dugaan korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Sejauh ini diduga ratusan miliar rupiah,” kata Ali.
Diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, tahun 2018-2019.
BACA JUGA: Trending Topic Cak Nun Minta Maaf ke Jokowi dan Luhut, Katanya Kesambet
Pengadaan tanah ini dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sarana Jaya Tahun 2018-2019.
Perkara ini merupakan pengembangan kasus korupsi pengadaan tahan di Munjul, Jakarta Timur.
Meski telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus korupsi tanah di Pulo Gebang, KPK belum mengumumkannya secara resmi. (jpnn)
