RADARBEKASI.ID, BEKASI – Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi tahun 2024, semua lurah yang ada di Kota Bekasi, serempak melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan, di kantor masing-masing.
Seperti di Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondokgede, kali ini mengangkat tema “Penguatan Fungsi Pemerintah Melalui Reformasi Birokrasi dan Transformasi Layanan Berbasis Digital”.
Dalam rangka percepatan pelayanan publik di kelurahan, rencana mereka akan membuat program satu laptop satu RW, guna mempermudah komunikasi antar warga, sedangkan untuk mendukung digitalisasi data, mereka akan membuat server di setiap kelurahan guna menampung data base warga seperti, warga disabilitas, warga miskin, warga yang sakit dan sebagainya.
Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong percepatan pelayanan publik. Selain itu, mereka juga akan membuat klinik 24 jam yang bernama “Siaga Kesehatan” untuk pelayanan kesehatan warga walaupun nanti dalam praktik dilakukan dengan model sifting tunggu baik itu petugas puskesmas, perawat atau dokter terkait.
Ketua Dewan Pakar Tim Percepatan Pelayanan Publik (TP3) Kota Bekasi, Dr. Soni Sumarsono TP3 Dr. Sumarsono, ikut menghadiri acara Musrenbang secara langsung di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, dan berbicara langsung dengan Lurah Pengasinan, Juhasan Anton Suseno, beserta jajarannya untuk memastikan Musrenbang kali ini berjalan dengan baik dan lancar.
“Dari informasi yang saya peroleh, ada sekitar 330 usulan dari beberapa RT dan RW yang sudah terkumpul hingga Kamis (19/1), di Kelurahan Pengasinan saja, belum kelurahan lainnya. Dinamika kebersamaan terlihat nyata, yang membuktikan adanya semangat gotong royong antar warga,” kata mantan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini.
Ia menjelaskan, adapun pelaksanaan Musrenbang ini, dibiayai oleh pihak ketiga melalui e-catalog. Menurut Sumarsono, problem utama di kelurahan adalah tidak ada biaya operasional atau taktis untuk anggaran kelurahan dalam pemantauan menjalankan fungsi Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) wilayah, dan hanya mengandalkan uang pribadi. Akibatnya, lurah sering nombokin dan tidak ada sisa gaji yang dibawa ke rumah.
Dalam kunjungannya, mantan Pj Gubernur DKI Jakarta ini juga menemukan bahwa monografi kelurahan masih tahun 2021, kurang update, dan ini akan menjadi problem untuk pendataan wilayah, jika tidak diperbarui.
“Untung Nya, di setiap keluaran dan RW di Kota Bekasi, ada namanya Pemantauan dan Monitoring (Pamor) atau pekerja yang khusus ditugaskan sebagai perpanjang tangan pelayan publik,” terang Sumarsono.
Diakui pria yang juga mantan Pj Gubernur Sulawesi Selatan ini, sekarang dalam mengurus KTP, KK, atau keperluan administrasi lainnya sangat terbantu dengan adanya Pamor tersebut.
“Pelayanan publik semakin mudah, dan masyarakat telah merespon dengan baik serta mendukung penuh keberadaan Pamor. Ini artinya apa? Artinya, Kota Bekasi Keren,” pungkasnya. (bis)
