Berita Bekasi Nomor Satu

Ketua Komisi I Soroti Perawatan Fasum di Kecamatan

TAK TERAWAT : Sejumlah anak asik bermain di Alun-alun Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Senin (23/1). Akibat tidak terawat, Alun-alun tersebut jadi sepi pengunjung. ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sejumlah fasilitas umum (fasum) atau taman yang berada di setiap kantor kecamatan di Kabupaten Bekasi, kondisinya terbengkalai dan kurang perawatan, sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Padahal, pembangunan fasum yang diperuntukkan untuk memperindah kantor pemerintahan itu, sekaligus bisa dijadikan untuk bersantai. Namun sayangnya, pemerintah kecamatan tidak memberikan perawatan khusus.

Seperti yang terlihat di Kantor Kecamatan Tarumajaya, Sukatani, Cabang Bungin, Tambelang, kondisi tamannya terlihat kumuh, bahkan sudah rusak seiring berjalannya waktu.

Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini menilai, kondisi itu terjadi, karena perawatan fasum bukan menjadi tanggung jawab pihak kecamatan, melainkan dinas terkait. Sehingga dibiarkan terbengkalai, tanpa adanya perawatan.

“Perawatan fasum atau taman di kecamatan, bukan tanggung jawab pihak kecamatan, sehingga tidak ada perawatan khusus yang dilakukan,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Senin (23/1).

Seharusnya kata Ani, fasum atau taman yang ada di lingkungan pemerintahan baik kecamatan maupun kelurahan, anggaran perawatannya diserahkan kepada masing-masing wilayah, sehingga tidak terbengkalai.

“Ketika ada fasilitas yang sudah dibangun, sudah semestinya ada anggaran untuk pemeliharaan,” terang Ani.

Menurutnya, anggaran untuk pemeliharaan fasum atau taman, itu pasti ada. Tapi apabila kondisinya seperti sekarang, kemungkinan anggaran yang diberikan untuk pemeliharaan, belum maksimal.

Bahkan, tidak hanya taman yang ada di kecamatan, sejumlah bangunan-bangunan pemerintah, kondisinya banyak yang sudah tidak layak, seperti halnya toilet.

“Banyak bangunan kantor di Pemkab Bekasi yang sudah rusak, sehingga terkesan kumuh. Dengan kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi yang cukup besar dibanding daerah lainnya, kondisi seperti ini sudah tidak pantas,” beber Ani. (pra)