RADARBEKASI.ID, JOGJAKARTA – Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mewacanakan bantuan sosial (bansos) seumur hidup bagi warga miskin lanjut usia (lansia) berusia 60 tahun ke atas sebagai upaya menekan tingkat kemiskinan.
”Kalau saya, ya, sudah kira-kira yang lansia umurnya 60 tahun lebih sampai 70 tahun, dia pendidikannya mungkin hanya SD, tidak punya fasilitas apa pun, tidak bisa bekerja, ya, sudah dibantu saja sampai meninggal (seumur hidup),” kata Sultan HB X seperti dilansir dari Antara di Kompleks Kepatihan, Jogjakarta, Rabu (25/1/2023).
Terkait wacana bansos seumur hidup itu, Sultan mengaku telah berdialog dengan jajaran eksekutif serta pimpinan DPRD DIJ.
BACA JUGA: Gunung Merapi 10 Kali Gempa Tektonik, Siaga Level 3
”Saya sudah bicara sama pimpinan DPRD mau enggak membantu, setuju tidak dengan bantuan sosial seperti itu,” tutur Raja Keraton Jogjakarta itu.
Sultan HB X memberikan gambaran bila persentase warga miskin berusia 60 tahun ke atas di DIJ mencapai 3 sampai 4 persen, bansos seumur hidup sudah bisa menurunkan tingkat kemiskinan DIJ yang berada di kisaran 11 persen. ”Kemiskinan bisa turun menjadi 9 atau 8 persen,” terang Sultan HB X.
Menurut Sultan, untuk tahap awal program tersebut dapat diuji coba di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo. ”Bisa coba di Gunungkidul sama Kulon Progo dulu, yang seluruhnya seperti ini, ya, sudah diberi bantuan sosial seumur hidup,” ujar Sultan HB X.
BACA JUGA: Dua Kubu Keluarga Keraton Solo Saling Lapor Polisi, Ini Pemicunya
Sedangkan bagi warga miskin yang bukan lansia atau pengangguran, menurut Sultan, Pemda DIJ akan memberikan pendampingan agar mereka memperoleh penghasilan dengan memanfaatkan tanah kas desa. Pemda DIJ, siap membantu biaya sewa tanah kas desa dengan menggunakan dana keistimewaan yang akan dibagikan untuk masing-masing desa sebesar Rp 1 miliar.
”Dengan begitu dia bisa punya pendapatan yang tetap setiap bulan entah mau bertani, ternak lele, atau lainnya tapi menggunakan tanah kas desa yang disewa oleh mereka lewat dana keistimewaan,” terang Sultan HB X.
Sultan menilai tidak adil apabila tingkat kemiskinan di DIJ hanya dipandang berdasar persentase tanpa melihat jumlah penduduk lalu disimpulkan bahwa kemiskinan DIJ tertinggi di Pulau Jawa. Pasalnya, jika dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur meski persentase kemiskinan lebih rendah, namun jumlah penduduk di dua provinsi itu jauh lebih tinggi.
”Jogjakarta kemiskinan 11 persen tapi jumlah penduduk 3,7 juta sehingga (jumlah warga miskin) sekitar 400 ribu, tapi kalau Jawa Tengah kemiskinan 9 persen memang lebih rendah tapi kan dikalikan (jumlah penduduk) 36 juta kan berbeda,” ucap Sultan HB X.
Selain itu, menurut Sultan, apabila pendataan warga miskin hanya diukur berdasar rata-rata konsumsi per kapita tanpa menghitung aset yang dimiliki maka warga dengan kategori miskin di DIJ tidak akan pernah habis. Sebab, ada sebagian warganya yang memilih menekan konsumsi dan lebih mementingkan perawatan sapi sebagai hewan ternaknya.
”Itu terjadi betul pada waktu kita tanya, berarti apa, dia lebih menghemat, tidak menghitung konsumsi berdasar kalori,” ujar Ngarsa Dalem sapaan Sultan HB X.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut tingkat kemiskinan di DIJ pada September 2022 tercatat paling tinggi di Pulau Jawa mencapai 11,49 persen dari total penduduk. Angka itu naik dari periode Maret 2022 yang sebesar 11,34 persen. (jpc)
