RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sebanyak 2.500 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) akan dibangun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) pada tahun ini.
Program tersebut, bertujuan untuk pengentasan bagi warga berkategori miskin ekstrem.
“Tahun ini kami bersinergi dengan Dinas Sosial (Dinsos) untuk bersama-sama menangani persoalan miskin ekstrem. Maka seluruh program Rutilahu difokuskan untuk masyarakat miskin ekstrem ini,” kata Sekretaris DPKPP Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir.
Seperti diketahui, berdasarkan data Dinsos Kabupaten Bekasi pada 2022, jumlah warga berkategori miskin ekstrem mencapai 3.961 jiwa. Salah satu indikator kemiskinan itu, yakni kondisi hunian yang tidak layak. Untuk itu, program bantuan Rutilahu diprioritaskan bagi mereka.
Chaidir menjelaskan, bantuan rutilahu didasarkan atas pengajuan warga. Namun, demi memastikan program tepat sasaran, pengajuan itu diverifikasi secara faktual ke lapangan. Verifikasi pun disinkronkan dengan data kemiskinan ekstrem di Dinsos.
Lanjutnya, verifikasi faktual penting dilakukan, karena banyak data yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Saya sendiri langsung meninjau ke Desa Burangkeng, Kecamatan Setu. Di daerah ini tercatat ada 13 Kepala Keluarga (KK) yang dikategorikan miskin ekstrem. Ternyata setelah diverifikasi faktual, hanya ada dua KK yang betul-betul miskin ekstrem. Sisanya, warga tersebut berkecukupan, sehingga tidak tepat untuk mendapatkan bantuan Rutilahu,” beber Chaidir.
Berkaca dari temuan tersebut, tambah Chaidir, pihaknya akan melakukan verifikasi faktual secara menyeluruh di lapangan, untuk mencegah hal serupa terjadi.
“Karena kami ingin benar-benar membantu warga berkategori miskin ekstrem
ini terbantu, sehingga taraf hidupnya naik dengan adanya program Rutilahu,” terang Chaidir.
.
Bantuan Rutilahu merupakan program Pemkab Bekasi yang dilakukan secara berkelanjutan sejak lima tahun silam. Bantuan yang bersifat stimulan ini, menganggarkan Rp 20 juta per rumah. Bantuan ini disalurkan langsung ke rekening penerima.
“Karena sifatnya stimulan, jadi memang bantuannya diberikan langsung melalui transfer dengan pembagian Rp 17,5 juta untuk belanja material, dan Rp 2,5 juta untuk jasa tukang. Anggaran itu untuk atap, lantai dan dinding. Karena sifatnya stimulan, yakni untuk merangsang, jadi jika penerima bantuan mau menambahkan sendiri, dipersilahkan. Misalkan menambah catnya, pasir dan sebagainya, itu boleh,” ucap Chaidir.
Ia menyatakan, setelah proses verifikasi faktual rampung, seluruh penerima bantuan akan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Bekasi. Dari dasar itu, bantuan siap disalurkan.
“SK Bupati kami targetkan keluar Maret atau April ini. Dengan demikian, bantuan sudah bisa disalurkan setelah Idul Fitri, dan rumah bisa segera dibangun,” tuturnya.
Sementara Kepala Dinsos Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin menambahkan, seluruh warga kategori miskin ekstrem, sudah masuk ke dalam data sasaran program penanggulangan kemiskinan.
Selanjutnya, Dinsos mengklasifikasikan usia warga yang masuk dalam kategori tersebut, guna memastikan penyaluran program bantuan tepat sasaran.
“Kalau usia produktif, mungkin program yang akan diberikan semisal berbentuk pelatihan kerja, atau permodalan usaha, sementara yang disabilitas maupun lansia, bisa masuk program bantuan lain,” tegas Endin.
Menurut dia, kolaborasi dan sinergi lintas sektor dibutuhkan untuk optimalisasi program penanggulangan kemiskinan ekstrem. Selain itu, program ini juga perlu terus dijalankan dengan satu tujuan, yaitu menghapus kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bekasi.
“Butuh intervensi dari seluruh perangkat daerah. Jadi sifatnya gotong royong, keroyokan, termasuk keterlibatan swasta dan ini harus berkelanjutan,” harap Endin. (and)
