RADARBEKASI.ID, BEKASI – Puluhan ribu Calon Jemaah Haji (CJH) Kota Bekasi bisa bernafas lega setelah kuota haji tahun ini kembali normal. Kendati demikian, sejumlah CJH masih pikir-pikir untuk tetap melaksanakan ibadah haji di tengah tingginya biaya yang harus dibayar. Di Kota Bekasi, Lima CJH yang akan berangkat tahun ini sudah memutuskan untuk batal pergi ke tanah suci.
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M rata-rata Rp90.050.637,26 per jemaah haji reguler. Angka ini lebih kecil Rp8 juta dibandingkan dengan usulan awal pemerintah Rp98.893.909,11 pada Januari kemarin.
Komposisi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang ditanggung jemaah dengan penggunaan nilai manfaat juga berubah dari usulan awal pemerintah 70:30 persen, menjadi 55,3:47 persen. Sehingga, biaya haji tahun tahun ini Rp49.812.700,26 untuk biaya yang ditanggung oleh jemaah, dan Rp40.237.937 untuk penggunaan nilai manfaat per jemaah. Besaran BPIH ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 39 jutaan.
Tingginya biaya yang ditanggung oleh jemaah pada usulan awal pemerintah hingga Rp69 juta membuat CJH di Kota Bekasi ragu dengan kemampuannya untuk melunasi biaya haji.
Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bekasi, Hasbiallah mengatakan, banyak CJH yang bertanya tentang keputusan biaya haji dalam berbagai kesempatan. Selain CJH, pertanyaan juga datang dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).
Dalam kesempatan yang sama juga, ia harus memberikan pengertian kepada CJH untuk menunggu keputusan resmi dari pemerintah. Setelah mendengar keputusan yang diambil oleh pemerintah dan DPR, CJH di Kota Bekasi kembali mempertimbangkan rencana pembatalan keberangkatan haji mereka.
“Jadi mereka masih berpatokan itu (usulan awal) tadinya. Tapi akhirnya kan setelah ada pengumuman ini, ada beberapa jemaah haji yang rencana membatalkan jadi berpikir-pikir lagi. Karena kan lebih ringan pelunasannya dibandingkan rencana yang sebelumnya,” paparnya, Kamis (16/2).
Waktu tunggu haji Kota Bekasi yang tercatat 24 tahun menjadi salah satu pertimbangan jika CJH membatalkan rencana haji mereka. Saat ini tidak kurang dari 64 ribu CJH yang terdaftar di Kota Bekasi untuk menunaikan ibadah haji.
Belum lagi, setiap harinya rata-rata ada 30 pendaftar haji. Namun, keputusan untuk membatalkan atau tidak disadari Hasbiallah merupakan hak setiap orang, ada lima CJH yang seharusnya berangkat tahun ini telah memutuskan batal.
“Kalau yang porsi masuk itu nggak banyak, sekitar lima orang. Karena kebetulan anaknya sakit, jadi nggak ada biaya lain untuk itu, ada dua yang seperti itu, suami istri,” ungkapnya.
Informasi yang ia terima sementara ini, kuota haji Kota Bekasi tahun 2023 sekira 2.680, lima persen diantaranya adalah porsi khusus untuk CJH Lanjut Usia (Lansia). Porsi prioritas untuk CJH Lansia Kota Bekasi sebanyak 56 orang, dengan catatan berusia 81 tahun atau lebih.
Pihaknya telah menghubungi CJH Lansia untuk meminta mereka bersiap berangkat haji tahun ini.
“Kalau tidak siap, mereka membuat surat pernyataan untuk mengundurkan diri, dalam arti karena fisik, kemudian ilmu tentang manasik, biaya untuk pelunasan, dan sebagainya,” tambahnya.
Setelah biaya haji resmi ditetapkan pemerintah, Kemenag Kota Bekasi akan mensosialisasikan biaya haji kepada masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan persiapan lain seperti pelaksanaan tahapan biaya haji, manasik, hingga memastikan CJH yang akan berangkat mengurus administrasi seperti paspor.
Lebih lanjut, Hasbiallah mengatakan bahwa untuk CJH yang telah melunasi biaya haji tahun 2020 tidak perlu membayar tambahan pelunasan.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Firman M. Nur mengatakan biaya yang ditetapkan pemerintah dan DPR itu masih rasional. “Karena semua komponen biaya haji di Saudi naik. Bisa dilihat dari biaya umrah yang belakangan juga naik tajam,” katanya di sela Amphuri Meeting di Jakarta kemarin (16/2).
Firman mengatakan pasca pandemi Covid-19 belum semua hotel beroperasi kembali. Sementara kuota haji kembali normal. Akibatnya semua negara pengirim jemaah berlomba-lomba mencari hotel. Bahkan banyak hotel sudah di-blocking. Kondisi ini membuat stok hotel terbatas.
Dia berharap peningkatan biaya haji itu diiringi dengan peningkatan layanan. Diantara yang disorot adalah ketersediaan kamar mandi atau toilet di Mina. Ketersediaan kamar mandi sangat terbatas, baik bagi jemaah reguler maupun jemaah haji khusus atau VIP.
“Satu kamar mandi digunakan sekitar 100 jemaah,” ungkapnya. Firman mengatakan untuk di Arafah, ketersediaan kamar mandi juga terbatas. Namun masa tinggal jemaah di Arafah hanya satu hari. Yang krusial adalah kamar mandi di Mina. Apalagi jemaah ada yang tinggal di Mina selama empat hari. Yaitu satu hari sebelum wukuf dan tiga hari setelah wukuf.
Dia menjelaskan saat ini pemerintah Saudi sudah melakukan swastanisasi layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Layanan di tiga titik itu sudah dipegang oleh syirkah atau perusahaan. Sebelumnya dipegang yayasan atau disebut muassasah. Dia berharap dengan dipegang perusahaan swasta, layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina bisa lebih baik lagi.
Firman mengungkapkan ada tiga perusahaan yang berwenang mengelola layanan masyair tersebut. Salah satunya adalah Masyariq. Secara khusus CEO Masyariq Syekh Muhammad Amin Inderagiri berada di Indonesia. Sesuai namanya, dia keturunan Indonesia. Ayahnya dari Riau dan ibunya dari Madura. Amin Inderagiri datang di Indonesia untuk teken kontrak layanan masyair dengan sejumlah travel haji khusus, termasuk di bawah bendera Amphuri.
Amin Inderagiri sempat menunjukkan gambaran layanan tenda jemaah di Arafah dan Mina untuk jemaah haji khusus. Dari tampilan video yang dia putar, tenda terbuat dari fiber. Kemudian AC yang digunakan sudah lebih baik. “Karpetnya anti bakteri,” kata Amin yang beberapa kesempatan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian di setiap sisi tenda disiapkan beberapa colokan listrik.
Dia mengakui bahwa layanan kamar mandi di Mina sering jadi keluhan. Amin bahkan menantang arsitek Indonesia untuk merancang atau mendesain peningkatan kapasitas toilet di Mina. Nanti desain itu akan dia bawa ke Kementerian Haji dan Umrah Saudi. Ada usulan menggunakan kamar mandi portabel berbasis mobile. Tetapi saat masa melontar jumrah, mobil tidak boleh masuk di Mina.
Dalam forum Amphuri Meeting itu, delegasi Kemenag diwakili Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Nur Arifin. Dalam sambutannya dia menyinggung soal pembimbing haji. Dia berharap pembimbing haji yang direkrut profesional dan mengajarkan ajaran agama dengan benar.
Arifin mengatakan masih sering ada oknum pembimbing yang kurang tepat menyampaikan pemahaman soal ibadah haji maupun umrah. Diantaranya dengan mempertanyakan kepada jemaahnya, lebih penting mana antara berangkat haji atau umrah dengan membeli rumah atau mobil. “Jangan dibenturkan seperti itu,” katanya. Sebab setiap orang memiliki kebutuhan berbeda-beda. (wan/sur)
