RADARBEKASI.ID, BEKASI – Rencana pemerintah membangun transportasi umum Mass Rapid Transit (MRT) akan menambah deretan transportasi umum bagi warga Kota Bekasi. Tapi, Kota Bekasi masih harus merapikan moda transportasi pengumpan di dalam kota. Jika tidak, moda transportasi yang tersedia dinilai akan tetap mahal dan menyulitkan mobilitas masyarakat.
Sudah ada Commuter Line (KRL) ditengah kita yang selama ini menjadi moda transportasi massal bagi warga Kota Bekasi. Pertengahan tahun ini juga, rencananya Lintas Rel Terpadu (LRT) Jabodetabek akan resmi beroperasi di sisi selatan.
Kabar yang terbaru, pemerintah akan membangun Mass Rapid Transit (MRT) sampai ke Bekasi. Ditandai dengan penandatanganan kesepakatan antara Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (17/2) kemarin.
Koridor Timur Barat rencananya akan dibangun sepanjang 84,1 km, menghubungkan tiga wilayah provinsi sekaligus. Pembangunan fase 1 membentang mulai dari Kembangan sampai Medansatria dengan panjang 33,764 km, fase 2 membentang dari Balaraja sampai Kembangan dengan panjang 29,9 kilometer, serta fase 3B membentang dari Medansatria sampai Cikarang sepanjang 20,438 kilometer.
Deretan moda transportasi massal yang sudah dan akan hadir di Bekasi ini nampaknya akan memudahkan pergerakan masyarakat menuju wilayah DKI Jakarta atau sebaliknya. Meskipun, masih ada beberapa hal yang harus dibenahi.
Termasuk salah satunya yang harus diantisipasi sebelum memulai pembangunan adalah potensi konflik tanah. Plt Walikota Bekasi, Tri Adhianto mengatakan bahwa LRT di sisi selatan sudah rampung pembangunannya, rencananya akan diresmikan pada pertengahan tahun ini.”Kalau ini (LRT) kan pak presiden sudah menyatakan 17 Agustus mendatang akan segera diresmikan,” katanya, Senin (20/2).
Setelah LRT resmi beroperasi, pembangunan MRT akan mulai dibangun pada tahun 2024, bak rejeki nomplok. Bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggadang permasalahan transportasi harus diatasi dari hulu, dimana warga bergerak dari dan ke Jakarta.
Mayoritas kendaraan yang bergerak ke Jakarta kata Tri, berasal dari Bekasi. Setiap hari, hampir satu juga warga hilir mudik ke wilayah Jakarta. Tri meyakini, MRT akan membantu mengurangi ratusan ribu kendaraan yang setiap hari hilir mudik ke Jakarta. Dengan catatan warga mulai menggunakan moda transportasi massal ini.
“Kalau misalkan ini dibangun MRT, itu akan mengurangi hampir 220 ribu perjalanan. Bayangkan kalau 220 ribu itu tadinya bawa mobil semua, berarti jumlah kendaraan yang nantinya akan beroperasi di DKI Jakarta akan berkurang,” ungkapnya.
Dalam pembangunan LRT ini, Pemkot Bekasi akan fokus membantu proses pembebasan lahan jika diperlukan, serta mempercepat proses perizinan. Proses ini ditarget bisa selesai dalam satu atau dua tahun jika berjalan lancar.
Ia juga mengungkap, Kota Bekasi akan memperoleh keuntungan ekonomis dari penjualan tiket MRT sesuai janji Gubernur Jawa Barat.
Tri menyadari bahwa membentuk kebiasaan masyarakat menggunakan transportasi massal tidak akan berjalan mudah. Dibutuhkan waktu untuk membiasakan masyarakat menggunakan transportasi massal.
Sementara terkait dengan antisipasi konflik pertanahan, ia menyebut sebagian besar tanah yang akan digunakan adalah lahan yang selama ini digunakan untuk ruas jalan. Diprediksi hanya sebagian kecil saja yang dibutuhkan MRT untuk sampai di Medansatria.
“Kalau itu kan relatif kita akan menggunakan lahan yang ditengah jalan nasional, paling nanti yang masuk ke Bekasinya sedikit,” tambahnya.
Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno mengatakan, kunci keberhasilan transportasi massal di semua daerah, termasuk Bekasi, terletak pada bus pengumpan atau Feeder di dalam kota. Bus tersebut yang akan berfungsi mengantarkan masyarakat dari pemukiman warga ke simpul-simpul transportasi massal.
Hal ini harus dilakukan oleh Pemkot Bekasi agar moda transportasi massal yang sudah dibangun sesuai tujuan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.”Bagaimana kesiapan feeder-feeder kawasan perumahan, permukiman di Bekasi. Itu kata kuncinya dari stasiun LRT, MRT, KRL, sudah cukupkah,” ungkapnya.
Jika tidak, maka transportasi massal yang digadang lebih ekonomis di sisi biaya transportasi tetap akan dianggap mahal. Serta aspek kemudahan tidak bisa tercapai.Publik transport ini kata Djoko, dapat menekan dampak inflasi, saat Masya mengurangi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM).”Kata kuncinya disitu, kalau tidak ya nanti tetap jadi mahal dan sulit warganya untuk menggunakannya,” tambahnya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Andhika Dirgantara menyebut masalah pertama pada sektor transportasi adalah belum adanya bus feeder di Kota Bekasi. Kota Bekasi kata dia, selama ini belum membangun transportasi pengumpan di dalam kota.
Dampak belum adanya bus feeder ini kata Adhika, dapat dilihat di area stasiun Bekasi. Dimana warga datang ke stasiun menggunakan kendaraan pribadi, atau transportasi online, situasi ini kerap kali menyebabkan kemacetan di sekitar area stasiun pasar jam sibuk.
“Itu kan belum berjalan sama sekali, jadi ketika orang keluar rumah itu dia tidak menemukan transportasi, kecuali pakai transportasi online, atau pakai motor (kendaraan pribadi),” paparnya.
Jika dipaksakan datang ke simpul transportasi menggunakan kendaraan pribadi. Kita Bekasi harus berkutat dengan permasalahan lain, yakni minimnya area parkir.Situasi ini juga memicu kemacetan lalu lintas di sekitar area simpul transportasi massal.
Terakhir kata Adhika, yang harus diantisipasi adalah dampak pembangunan bagi masyarakat di sekitar simpul transportasi. Ia mencontohkan adanya masyarakat yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan rencana penggunaan lahan PJT untuk area parkir di stasiun LRT Bekasi Barat.
Warga kata Adhika, tidak setuju jika lahan yang selama ini berfungsi sebagai area resapan tersebut dialihfungsikan menjadi area parkir. Hal ini juga harus menjadi perhatian dalam pembangunan MRT.
“Nah konflik seperti ini harus dihindari dengan perencanaan yang strategis dan kemudian sosialisasi yang memang bisa diterima masyarakat,” tambahnya. (Sur)
