RADARBEKASI.ID, BEKASI – Dalam rangka memaksimalkan program kerja dan tepat sasaran yang dapat dirasakan masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menetapkan enam prioritas pembangunan untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024.
Adapun enam prioritas itu, merupakan usulan dari masyarakat yang dihimpun melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai tingkat desa atau kelurahan, hingga kecamatan.
Dari keenam prioritas ini, Pemkab Bekasi fokus pada pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Selain itu, infrastruktur turut menjadi perhatian, seiring banyaknya persoalan mendasar akibat pembangunan fisik yang tidak maksimal.
“Jadi, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diinstruksikan untuk fokus pada enam poin tersebut. Dan tidak semuanya bisa kami prioritaskan, namun tetap menjadi program yang menyentuh persoalan mendasar di Kabupaten Bekasi,” kata Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan, saat penutupan Musrenbang dan RKPD 2024, di Cikarang Selatan, Senin (20/3).
Ia menjelaskan, keenam program prioritas tersebut, yakni penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, pengendalian inflasi, peningkatan investasi dan digitalisasi pelayanan.
Menurut Dani, keenam program itu merupakan bagian dari sinkronisasi dengan rencana kerja pemerintah pusat. Seperti diketahui, penanganan stunting, peningkatan dan pengendalian inflasi, menjadi fokus nasional dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi.
“Sedangkan pengentasan kemiskinan, mengurangi angka pengangguran dan digitalisasi pelayanan, merupakan sektor yang kini sedang ditangani secara serius di Kabupaten Bekasi. sehingga kami fokuskan pada enam program ini,” terangnya.
Lanjut pria yang juga menjabat sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat ini, keenam program itu nantinya akan terus dibahas hingga dirunut menjadi rencana kerja yang nyata. Seluruh program kemudian dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi 2024 mendatang.
Kendati tidak tercantum dalam program prioritas, Dani menegaskan, Pemkab Bekasi tetap berkomitmen pada pembangunan infrastruktur. Hanya saja, pola pembangunan tidak lagi fokus pada APBD Kabupaten Bekasi, namun mengoptimalkan pada pembiayaan lain, seperti APBD Provinsi, APBN maupun program CSR.
Dani mengatakan, APBD Kabupaten Bekasi tidak mampu membiayai seluruh beban pembangunan infrastruktur. Sehingga upaya lain perlu dioptimalkan.
“Kebutuhan anggaran mencapai Rp 40 triliun untuk merealisasikan seluruh usulan masyarakat. Tapi kemampuan daerah hanya Rp 6-7 triliun, jadi mau tidak mau harus menggali sumber pembangunan baru dari PAD, APBD Provinsi maupun peran serta dunia usaha dan APBN. Ini yang akan dilakukan,” harapnya.
Berdasarkan hasil pembahasan Pemkab Bekasi, tambah Dani, pemerintah daerah hanya mampu mengalokasikan anggaran pembangunan sebesar Rp 300 miliar. Sedangkan, kebutuhan yang diperlukan mencapai Rp 1 triliun. Untuk itu, banyak jalan yang tidak tersentuh pembangunan.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, Entah Ismanto mengungkapkan, sedikitnya 16.000 usulan disampaikan melalui Musrenbang, termasuk hasil reses anggota dewan. Dari usulan tersebut, pihaknya lantas menyaring hingga menjadi dasar rencana pembangunan.
“Hasilnya, kemudian dituangkan dalam rencana kegiatan ke depan, dan jadi dasar untuk APBD 2024 mendatang,” tutur Entah.
.
Sedangkan Staf Ahli Bupati, Agus Budiono menilai, hasil penyaringan usulan warga dalamMusrenbang, memunculkan postur anggaran sebesar Rp 7,1 triliun. Anggaran itu didasarkan atas usulan yang disesuaikan dengan enam program prioritas. (and)
