RADARBEKASI.ID, BEKASI – Hari Buruh Sedunia atau yang dikenal May Day akan dijadikan tolok ukur kesuksesan bagi Partai Buruh dalam melakoni Pemilu 2024. Ketika aksi yang digelar pada 1 Mei nanti berjalan sukses, maka dari situlah mereka mengantongi kepercayaan masyarakat dalam menjalani debut pertamanya dalam kontestasi pemilu.
Rencananya, pada aksi itu Partai Buruh membawa empat tuntutan. Dimana salah satunya perihal aturan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen.
Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Exco Nasional Partai Buruh, Amir Mahfud mengatakan, aksi “May Day” akan menjadi pembuktian partainya. Hal itu mengingat sedikitnya momentum yang tersedia.
“Kebetulan tanggal 1 Mei 2023 momentum hari buruh sedunia. Kita ingin membuktikan bahwasannya tanggal 1 Mei, dengan resiko dan keadaan apa pun kita tetap eksis. Ini pembuktian Partai Buruh,” ujarnya kepada Radar Bekasi, belum lama ini.
Aksi tersebut menjadi ukuran Partai Buruh untuk melihat perolehan suara militansi. Misalkan sukses sesuai target, akan timbul optimisme dari para pengurus dalam melakoni debutnya di Pemilu 2024. Begitu juga sebaliknya, apabila aksi tersebut kurang sukses, berarti pengurus Partai Buruh harus kerja lebih keras lagi. Artinya harus ada strategi lagi dari May Day menuju 14 Februari 2024.
BACA JUGA: Partai Buruh Mainkan Momentum May Day
“Orang-orang yang hadir pada May Day sudah pasti suara buruh militansi. Makanya ketika nanti sukses di Jakarta, ada optimisme berapa si perolehan militansi anggota kita terhadap Partai Buruh. Jadi sebagai gambaran,” ucapnya.
Patokan Partai Buruh hari ini tentang parliamentary threshold 4 persen. Mengingat untuk DPRD kabupaten maupun provinsi sudah diukur. Kenapa, dirinya memastikan sudah pasti untuk Kabupaten Bekasi dapat kursi, begitu juga provinsi. Sementara untuk DPR RI bisa dapat kursi apa tidak, terutama di wilayah-wilayah lain, sehingga itu yang sekarang menjadi ukuran Partai Buruh.
“Secara kalkulasi 4 persen parliamentary threshold, perang sebenarnya pemilu 14 Februari itu tentang suara nasional,” tuturnya.
Sementara itu, Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz menambahkan, konsep aksi May Day tanggal 1 Mei 2023 titik kumpulnya di patung kuda, kemudian melakukan aksi ke Istana dan ke Mahkamah Konstitusi, setelah itu akan bergeser ke DPR RI. Sehingga aksi yang dilakukan full di jalan raya, karena 2023 ini adalah tahun perjuangan. Tentunya aksi tersebut membawa enam tuntutan, salah satunya cabut parliamentary threshold 4 persen.
“Kenapa kita mencantumkan tentang parliamentary threshold 4 persen itu. Karena Indonesia negara demokrasi, Partai Buruh meminta kalau memang mau berdemokrasi, berdemokrasi secara benar. Demokrasi itu sejatinya suara rakyat, maka satu orang pun yang bersuara itu lah suara rakyat. Kenapa sekarang itu dibatasi,” tukasnya.
BACA JUGA: Partai Buruh Deklarasikan Riden Sebagai Cabup
“Simulasi yang sudah dilakukan oleh Partai Buruh, kalau kami mendapatkan 25 kursi saja, kemudian tidak mendapat 6,5 juta sampai 7 juta. Itu kami tidak masuk, jadi dengan kata lain misalkan Dapil Jabar tujuh ini si Caleg mampu meraup suara seharga kursi, tapi suara partainya nggak cukup, maka itu tidak jadi, itu gara-gara parliamentary threshold yang 4 persen. Maka kami meminta itu dicabut,” sambungnya.
Dari data yang diterima Radar Bekasi, untuk Kabupaten Bekasi buruh yang berangkat dalam aksi 1 Mei ditargetkan 35 ribu. Kemudian total buruh se Indonesia yang berkumpul di Jakarta 100 ribu. Kemudian enam tuntutan yang dibawa seperti, cabut omnibus law uu cipta kerja, cabut parliamentary threshold 4 persen, sahkan ruu pprt, tolak ruu kesehatan, reforma agraria dan kedaulatan pangan, dan terakhir pilih presiden 2024 yang pro buruh dan klas pekerja. (pra)
