RADARBEKASI.ID, BEKASI – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi III Kabupaten Bekasi, Uryan Riana, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi agar lebih memaksimalkan sumber anggaran untuk pembangunan infrastruktur, saran pendidikan dan kesehatan.
Menurutnya, melalui pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), apabila mengacu pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pembangunan untuk Kabupaten Bekasi dinilainya masih kurang maksimal.
Oleh sebab itu, Uryan menyarankan, Pemkab Bekasi harus bisa mencari anggaran tambahan melalui APBD Provinsi, Pusat serta melalui program Corporate Sosiality dan Responbility (CSR).
“Untuk anggaran dasar yang dibutuhkan adalah untuk infrastruktur, kesehatan dan pendidikan,” kata Uryan, Senin (1/5).
Ia menyampaikan, jika dilihat dari serapan anggaran dinas teknis, seperti yang membidangi infrastruktur, sudah maksimal. Hanya saja pembangunan infrastruktur belum bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Politisi PKS ini menyampaikan, jumlah APBD yang digelontorkan kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang terbanyak adalah Dinas Pendidikan, Kesehatan dan Konstruksi, yakni Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan Permukiman.
“Kalau dilihat dari serapannya mencapai 95 persen. Berarti kan sudah maksimal, namun saat ini kami (DPRD) masih dalam tahap pembahasan. Apa saja yang harus dievaluasi. Jadi, belum ada rekomendasi saat ini. Sekilas dalam pembahasan yang saya sampaikan, lebih maksimalkan lagi untuk mencari sumber dana dari luar untuk pembangunan. Terutama dari program CSR perusahaan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, Henri Lincoln, mengakui basis anggaran untuk pembangunan jalan kurang maksimal. Pada tahun ini, pihaknya diberi anggaran sebesar Rp. 300 miliar.
“Kalau dilihat dari jumlah anggaran memang kami paling besar, untuk jalan saja sebesar Rp 300 miliar. Namun untuk kebutuhan jalan dengan 953 Km, masih jauh untuk tercukupi,” bebernya.
Dari total 953 Km panjang jalan, baru 60 persen yang dinilai layak. Setidaknya, masih ada sekitar 300 Km panjang jalan yang harus diperbaiki. Kata Henri, belum lagi ada sejumlah jalan yang masih dalam bentuk tanah.
“Kami memang butuh support dalam peningkatan pembangunan infrastruktur,” harapnya. (and)
