RADARBEKASI.ID, BEKASI – Masalah pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi masih sangat memprihatinkan. Setidaknya, sejumlah jalan di 23 kecamatan banyak yang rusak.
Padahal, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023, untuk perbaikan jalan digelontorkan sebesar Rp 300 miliar, dengan harapan bisa menuntaskan seluruh jalan rusak di Kabupaten Bekasi.
Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDA BMBK) Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln menjelaskan, alokasi anggaran perbaikan jalan sudah mulai dilakukan untuk merealisasikan pembangunan.
Menurut dia, jumlah anggaran tersebut masih belum mencukupi untuk perbaikan secara menyeluruh. Inisiatif penambahan anggaran dari legislatif diyakini dapat menambah jumlah jalan yang diperbaiki.
“Idealnya itu ada penambahan anggaran 30 persen dari APBD. Jumlah itu sudah cukup baik untuk di anggaran perubahan nanti. Kemudian di 2024, juga perlu penambahan agar pembangunan bisa jauh lebih maksimal lagi,” harapnya.
Sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Kholik menyampaikan, secara kelembagaan adanya berita viral jalan rusak di Provinsi Bandar Lampung dan Jambi, menjadi perhatian juga di Kabupaten Bekasi.
Oleh sebab itu, kata dia anggaran infrastruktur harus menjadi prioritas. Maka pihaknya kini akan turut menyusun anggaran tambahan, agar perbaikan jalan bisa lebih masif.
“Kami akan membuat skala prioritas pada titik titik jalan rusak yang dikunjungi, baik dari segi penganggaran, sehingga pada hakekatnya bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kalaupun ada keterbatasan anggaran, kami juga nanti memilah-milah seefektif mungkin, supaya pembangunannya bisa terealisasi,” ujar Holik
Disampaikannya, pimpinan bersama anggota dewan turun ke lapangan untuk meninjau langsung kondisi infrastruktur di Kabupaten Bekasi. Totalnya terdapat delapan titik yang ditinjau di empat kecamatan, diantaranya Serang Baru, Bojongmangu, Cibitung dan Cikarang Barat.
Diakui Holik, kunjungan ke lapangan tidak banyak dilakukan. Namun, dia memastikan inspeksi lapangan ini tidak terkait dengan agenda politik, terlebih menghadapi Pemilu 2024.
“Kalau bicara tahun politik, kami bukan sebagai pimpinan di salah satu partai, melainkan sebagai lembaga. Kenapa kami baru turun, karena belakangan ini yang lagi viral itu dampak jalan rusak parah di Lampung, selain itu kecenderungan masyarakat sekarang kritikan soal jalan jadi lebih ramai, maka dari itu kami tidak tinggal diam,” ucapnya.
Holik menegaskan, infrastruktur merupakan sektor fundamental yang harus mendapat penanganan serius.
“Kami coba mengakomodir dan mengupayakan terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat. Kami melihat bersama dinas terkait, dan mencoba menanggulangi persoalan jalan yang banyak rusak ini,” terangnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi berjanji, pihaknya bakal menyusun anggaran untuk menambah alokasi pembangunan infrastruktur. Selain pada APBD Perubahan 2023, penambahan pun akan disusun untuk APBD 2024.
“Dalam waktu dekat, kami akan melakukan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara ((KUA-PPAS), baik itu APBD perubahan maupun anggaran 2024. Bila dibutuhkan dan disepakati bersama dengan legislatif, mungkin yang sudah ada RKPD hasil evaluasi gubernur, bisa kami reorientasi atau refocusing ke pembangunan yang lebih prioritas. Saya yakin, legislatif dengan eksekutif bisa merealisasikannya,” tandas Dedy. (and)
