Berita Bekasi Nomor Satu

Ketua DPRD Kota Bekasi Dorong Komisi IV Monitoring dan Evaluasi PPDB Online

Ketua DPRD Kota Bekasi H.M Saifuddaulah, SH. MH, M.Pd.I

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Tingginya animo masyarakat menyekolahkan putra-putrinya di sekolah negeri seringkali memunculkan persoalan.

Salah satunya disebabkan daya tampung sekolah negeri yang ada di Kota Bekasi masih terbatas, belum sebanding dengan jumlah anak usia sekolah yang ada. Sedangkan kondisi orang tua murid tidak semuanya mampu membiayai anaknya jika harus bersekolah di sekolah swasta.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Kota Bekasi H. M. Saifuddaulah, seusai mengikuti rapat pimpinan di Gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (29/5/2023).

Menurut Ketua DPRD yang biasa disapa Ustadz Daulah ini, fakta tersebut mengakibatkan adanya persoalan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online yang kerap terjadi setiap tahunnya.

BACA JUGA: Gelar Reses di Pondokgede, Ketua DPRD Kota Bekasi: Warga Harus Terus Monitor Aspirasinya

“Pimpinan DPRD Kota Bekasi mengingatkan kepada seluruh anggota DPRD Kota Bekasi, khususnya Komisi IV agar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Kota Bekasi Tahun 2023 tersebut sehingga pelaksanaan PPDB dapat berjalan dengan lebih baik, objektif, transparan dan akuntabel tanpa diskriminasi serta lebih mengedepankan pendekatan persuasif dalam menyelesaikan persoalan yang muncul di tengah masyarakat,” ungkap Saifuddaulah.

Karena itu, kata Saifuddaulah, untuk mengatasi persoalan tersebut DPRD terus mengupayakan terealisasinya target pendirian SMP Negeri minimal 1 (satu) SMP di setiap kelurahan.

Selain itu, lanjut Saifuddaulah, untuk sekolah swasta dapat dilaksanakan program peningkatan Bosda di sekolah swasta yang bertujuan untuk memberikan keringanan biaya bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri dan harus masuk di sekolah swasta agar tetap dapat bersekolah.

BACA JUGA: Santri Masuk Digital Preuneur, Ketua DPRD Kota Bekasi: Manfaatkan Teknologi, Ciptakan Lapangan Kerja

“Ke depan, tidak ada lagi anak yang tidak bersekolah karena persoalan biaya, inilah tujuan utama yang harus diprioritaskan oleh Pemerintah sebagai bentuk pelaksanaan wajib belajar,” pungkas politisi PKS ini. (adv)