RADARBEKASI.ID, BEKASI – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, masih kesulitan untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR).
Kepala Bidang Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bekasi, Jenal Aca mengakui, kontribusi dari pajak hotel terhadap PAD, mengalami kendala, karena adanya persaingan sewa hunian apartemen.
“Seiring berkembang dan tumbuhnya apartemen, kontribusi pajak hotel terhadap PAD jadi terganggu. Hanya saja, kami tidak bisa berbuat banyak, sebab kewenangan untuk apartemen itu ada di pemerintah pusat,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dihimpun Bapenda, PAD dari pajak hotel yang ditarget Rp 55 miliar, hanya terealisasi Rp 11.418.237.628 atau setara 20, 76 persen.
Dengan kondisi tersebut, kata Jenal, pihaknya akan berupaya agar apartemen yang disewakan seperti hotel, diarahkan untuk mengurus perizinan layaknya hotel. Sehingga bisa ditarik sebagai pajak daerah.
Jenal menjelaskan, untuk pajak daerah ada 11 jenis, dengan total target Rp 2,3 triliun, dan memasuki akhir triwulan kedua, baru tercapai Rp 728.790.908.394 atau setara 31,69 persen.
Ia menambahkan, pencapaian tersebut untuk sejumlah jenis pajak memang bisa tercapai ketika memasuki triwulan ketiga. Kemudian, para petugas pajak juga terus melakukan pendataan, supaya kesadaran para wajib pajak lebih taat. Sebab, hasil pajak daerah ini merupakan sumber PAD yang dipergunakan untuk pembangunan di Kabupaten Bekasi.
“Kami akan terus melakukan pendataan, supaya wajib pajak tepat waktu untuk membayarkan,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini menyarankan, para petugas pajak harus lebih getol untuk menggali potensi pajak daerah maupun retribusi.
“Ini harus menjadi perhatian para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Bapenda, dalam menggali potensi pajak semaksimal mungkin, demi kepentingan daerah dan masyarakat,” imbuhnya. (and)
