RADARBEKASI.ID, BEKASI – DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi selayaknya menyalakan sinyal “siaga”. Betapa tidak, sejumlah kader kenamaan mereka silih berganti pergi dan bergabung dengan partai lain.
Sejumlah tokoh Golkar yang hengkang jelang Pemilu 2024 di antaranya, Tuti Nurcholif Yasin, Siti Qomariyah, Arif Rakman Hakim, dan beberapa nama lainnya. Tuti Nurcholif Yasin dan Siti Qomariyah tentu saja bukan orang sembarangan di Golkar Kabupaten Bekasi.
Keluarga mereka merupakan tokoh penting dibalik kesuksesan Golkar saat merebut kursi bupati selama dua periode dan menguasai lembaga DPRD Kabupaten Bekasi. Namun saat ini keduanya hengkang dan bergabung ke Partai NasDem.
Kepergian mereka tak hanya untuk mencari peruntungan politik di partai lain. Beberapa juga ada memilih rehat lantaran dirinya tidak masuk ke dalam struktur kepengurusan partai pasca Ahmad Marjuki memegang kendali. Salah satu kader tersebut yakni Ahmad Budiarta.
“Sekarang yang selama ini punya basis yang kuat, seperti keluarga Haji Mahdi. Seperti keluarga Haji Yasin, ini sebagian besar udah pindah partai. Makanya saya bilang, kalian (pengurus Golkar Kabupaten Bekasi) jangan banyak bermimpi, bangun. Tuh lihat kader-kader yang potensial pada pindah partai,” ujar mantan Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Ahmad Budiarta, kepada Radar Bekasi, Selasa (13/6/2023).
Selain Tuti dan Qomariyah, Budi menceritakan, ada beberapa nama lainnya yang memilih hengkang ke partai lain untuk mencalonkan sebagai wakil rakyat di Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2024. Diantaranya Arif Rakman Hakim, Ketua PK Tambun Utara, Azis, dan beberapa nama lainnya. Tentunya, arus keluarnya para kader Golkar ini harus segera ditindaklanjuti.
“Mereka lebih tertarik nyaleg di partai lain, ketimbang di Golkar, ada apa fenomena itu. Berarti kan ada sesuatu, ada yang salah pola kepemimpinannya,” tuturnya.
BACA JUGA: Partai Golkar Kabupaten Bekasi Belum Putuskan Nomor Urut Caleg
Sebagai pengurus lama, Budi merasa kinerja kader di level grassroot sejatinya telah bekerja dengan baik hingga Partai Golkar mampu meraih bupati dan menguasai DPRD. Capaian baik itu dapat terealisasi, sambung Budi, lantaran keberadaan sosok kepemimpinan di DPD Golkar yang mampu merangkul siapa saja. Budi menegaskan, kondisi hangat di kepengurusan kala itu justru saat ini hilang.
Budi pun mempertanyakan sejumlah kinerja dan janji kepemimpinan Ahmad Marjuki yang belum terealisasi. Salah satunya janji saat Marjuki terpilih menjadi ketua DPD dimana ia wajib menyiapkan kantor DPD secara permanen.
“Apa yang dibanggakan hari ini? Kemajuan seperti apa? Belum ada. Kantor saja masih ngontrak. Perjuangan juga belum teruji. Kalau orang ngayal, mimpi, ya boleh. Seperti menargetkan akan dapat 14 kursi, boleh-boleh saja. Tapi realitanya mempertahankan tujuh kursi saja belum tentu bisa,” tukasnya.
“Pengurus lama sudah terbukti, faktanya menang dua kali, Golkar menjadi penguasa. Kalau kami dulu berbeda, bergerak terus pada eranya Bu Neneng. Sehingga itu menjadi puncak kejayaan Partai Golkar Kabupaten Bekasi, walaupun ada kelemahannya. Di saat puncaknya itu tidak memiliki kantor, masih ngontrak,” sambungnya.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Akhmad Marjuki, enggan merespon sejumlah pesan konfirmasi yang dikirim Radar Bekasi. Sedangkan sejumlah petinggi lainnya memilih tak berkomentar saat dihubungi, kemarin.(pra)
