RADARBEKASI.ID, BEKASI – Perbandingan antara sekolah negeri dan swasta semakin tipis. Sementara, Sekolah Dasar Negeri (SDN) harus bersaing dengan sekolah swasta yang terus tumbuh ditengah masalah kekurangan tenaga pengajar hingga menurunnya populasi siswa usia sekolah dasar. Akhir tahun ajaran 2022/2023 ini, 40 SDN di Kota Bekasi ditutup, tidak lagi menerima siswa baru.
Total ada 77 SDN di sembilan kecamatan digabung atau diMerger, sehingga jumlahnya menyusut menjadi 37 sekolah. Pada masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online tahun ini, tidak akan ada lagi pilihan calon siswa masuk ke puluhan sekolah tersebut, hanya ada 317 SDN yang akan menerima siswa baru.
Sedikitnya jumlah siswa menjadi alasan utama penggabungan sekolah ini. Beberapa hal dianalisis menjadi penyebab menipisnya jumlah siswa, pertama adalah populasi anak usia sekolah yang semakin menurun.
Hak itu nampak pada data penduduk usia 6 sampai 7 tahun pada dua tahun terakhir, dimana pada tahun 2022 jumlahnya sebanyak 82.390 jiwa, menurun menjadi 82.140 jiwa pada tahun 2023. Hasil Ling Form Sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 juga menunjukkan angka kelahiran total atau Fertilitas (TFR) Kota Bekasi menurun dalam lima dekade terakhir, angka TFR Kota Bekasi tercatat 1,85, artinya satu orang perempuan hanya melahirkan satu sampai dua anak selama masa reproduksinya.
Selain itu, mutu sekolah negeri juga menjadi faktor penting menjaga minat siswa untuk mendaftarkan dirinya ke SDN terdekat dari rumah. Beberapa hal harus diatasi, diantaranya persaingan mutu dengan sekolah swasta hingga permasalahan kekurangan guru.
Diketahui Kota Bekasi kekurangan hingga 2.400 tenaga pendidik, 1.600 diantaranya dialami di tingkat pendidikan dasar.
Selain minimnya siswa, Pengamat Pendidikan, Imam Kobul Yahya menyebut beberapa faktor lain, yakni letak beberapa sekolah negeri, berkumpul di satu wilayah. Seperti di kawasan Kecamatan Bekasi Timur, menurut Iman jumlah sekolah di wilayah ini paling banyak dibandingkan dengan wilayah kecamatan lain.
Kualitas sekolah swasta menjadi penyebab berikutnya, dimana sekolah-sekolah dengan identitas khusus mampu menarik siswa. Hal ini terjadi lantaran sekolah negeri kata dia, kalah bersaing dari sisi fasilitas dan kualitas.
“Jadi negeri itu kalau di fasilitas, kalah di kualitas,” katanya, Senin (19/6).
Pemerintah perlu memikirkan nasib sekolah negeri ke depan, peningkatan fasilitas dan kualitas pendidikan menjadi catatan penting di tengah pesatnya pertumbuhan sekolah swasta.
Menurutnya, setelah puluhan SDN di merger, jumlah sekolah negeri dan swasta hampir sama. Diingatkan bahwa semakin sejahtera kehidupan masyarakat, akan semakin mempertimbangkan kualitas dalam segala hal, termasuk pendidikan.
“Dan sekarang sudah hampir seimbang, SD negeri sekarang 315, SD swasta sekarang 311, sudah hampir seimbang. Makanya saya khawatir lima sampai sepuluh tahun yang akan datang SD negeri itu terhapus,” tambahnya.
Imam mengingatkan target pasangan kepala daerah beberapa tahun silam untuk menjadikan minimal satu sekolah negeri di dalam satu wilayah kecamatan meningkat kualitasnya, setara dengan sekolah swasta dengan kualitas yang baik. Pemerintah dapat memberikan reward atau penghargaan kepada sekolah yang berhasil meningkatkan kualitasnya guna memacu setiap sekolah.
Dinas Pendidikan (Disdik) menampik istilah sekolah bangkrut, Merger puluhan sekolah tersebut dilakukan dengan tujuan efisiensi dan efektifitas belajar mengajar. Penggabungan sekolah dengan jumlah siswa minim tersebut akan menekan biaya operasional sekolah, disamping Kita Bekasi juga mengalami kekurangan hingga 48 kepala sekolah untuk sekolah dasar.
Dipastikan, puluhan sekolah yang telah dimerger dan bergabung dengan sekolah lain disekitarnya tidak lagi menerima siswa tahun ini. Meskipun, jumlah rombongan belajar yang disediakan disebut tidak berubah.
“Hanya sekolah induknya yang membuka siswa. Sebenarnya kalau untuk merger ini tidak ada yang dirugikan, siswa, guru itu tidak ada yang dirugikan. Karena hanya pindah ke sekolah yang induk,” kata Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Disdik Kota Bekasi, Marwah Zaitun.
Merger tidak bisa begitu saja mengatasi kekurangan guru yang dihadapi oleh Kota Bekasi, guru di sekolah asal yang dimerger hanya berpindah status menjadi guru di sekolah induk. Solusi untuk mengatasi kekurangan guru ini hanya bisa dilakukan dengan penambahan guru PNS atau PPPK.
Ia juga menampik bahwa siswa mulai meninggalkan sekolah negeri, Disdik mencatat ada pengurangan jumlah populasi siswa usia SD di beberapa daerah. Sementara di daerah tertentu juga jumlah siswanya bertambah, hal ini disebabkan terjadinya pergeseran tempat tinggal masyarakat dari satu wilayah kecamatan ke wilayah kecamatan lain.
“Terus juga di daerah-daerah kota itu, seperti (Bekasi) timur itu sudah mulai kekurangan murid, usia sekolah dasar itu sudah mulai kurang. Jadi ada sekolah yang terus menerus turun,” ungkapnya.
Bukan Juli mendatang, Disdik kota Bekasi akan melaporkan penutupan sejumlah sekolah ini ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk dihapus dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Sementara untuk gedung sekolah, bangunan yang benar-benar sudah tidak digunakan akan diserahkan kepada bagian aset daerah. Bangunan yang dipastikan sudah tidak lagi digunakan untuk kegiatan belajar mengajar siswa SDN ini juga bisa digunakan untuk SMP.
Terpisah, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Daradjat Kardono menyebut ada beberapa hal yang menyebabkan berkurangnya siswa di beberapa SDN hingga harus dimerger. Faktor pertama yang perlu dikaji lebih dalam adalah kemungkinan masyarakat saat ini lebih memilih menyekolahkan anaknya di SD swasta.
“Bisa berkurang karena mungkin orang tua lebih senang menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah swasta misalnya,” ungkapnya.
Faktor ini erat kaitannya dengan mutu SDN di Kota Bekasi, hal ini akan menjadi bahan masukan untuk dikaji lebih dalam. Ia mengingatkan bahwa Kota Bekasi tengah menghadapi persoalan kekurangan tenaga pengajar. Hal ini bisa berdampak pada mutu pendidikan di Kota Bekasi.
Faktor lain yang perlu dikaji dan ditindaklanjuti adalah kemungkinan fenomena melambatnya laju pertumbuhan penduduk, sehingga penduduk usia sekolah di Kota Bekasi menurun. Jika menang terjadi, fenomena ini perlu menjadi perhatian bagi Pemkot Bekasi, pemerintah perlu menyesuaikan perencanaan pembangunan jangka menengah guna menyesuaikan kondisi demografi yang terjadi.
“Nah kalau memang ada perlambatan, berarti nanti saat penyusunan itu harus menyesuaikan dengan data-data terkini,” tambahnya.
Lebih lanjut, Daradjat mengingatkan agar dilakukan perencanaan terpadu usai penggabungan 77 sekolah di Kota Bekasi. Khususnya pada bangunan-bangunan sekolah yang sudah tidak lagi digunakan, bangunan tersebut bisa digunakan untuk fasilitas pembelajaran SMPN untuk mengatasi kekurangan sekolah SMP negeri di Kota Bekasi. (Sur)
