RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III (Kanwil DJP Jawa Barat III) bekerja sama dengan Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) melakukan penyerahan dua tersangka berinisial AAM dan AAS beserta barang bukti dalam dua kasus tindak pidana perpajakan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melalui Kejaksaan Negeri Depok.
Kedua tersangka tersebut telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu dengan sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut dan dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan SPT Masa PPN.
Akibat perbuatan tersangka AAS melalui PT TMR menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp2.302.876.046 dalam kurun waktu Januari 2018 sampai dengan Desember 2019. Sedangkan AAM melalui PT AMR dalam kurun waktu Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp894.316.420
Tindak pidana yang dilakukan para tersangka terkait ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Keduanya terancam pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Kepala Kanwil DJP Jabar III, Lucia Widiharsanti, menyampaikan bahwa keberhasilan dalam menangani tindak pidana perpajakan merupakan wujud koordinasi yang baik dengan aparat penegak hukum lain seperti Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
BACA JUGA: Pajak Jabar III Serahkan Tersangka Pencucian Uang ke Kejati Jabar
“Upaya penegakan hukum ini dilaksanakan dalam rangka menimbulkan efek jera kepada wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya,” ujarnya.
Dalam proses penyidikan, tersangka telah diberi kesempatan mengajukan permohonan penghentian penyidikan sesuai Pasal 44B UU KUP, setelah melunasi kerugian pada pendapatan negara beserta sanksi administratif berupa denda sebesar tiga kali jumlah kerugian pada pendapatan negara. Namun sampai dengan kegiatan penyerahan tersangka dan barang bukti ini, Wajib Pajak tidak memanfaatkannya.
“Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penegakan hukum pidana merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) dalam upaya pembinaan terhadap Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya. Pada prinsipnya salah satu tujuan utama penegakan hukum pajak adalah untuk menghimpun penerimaan negara melalui pajak untuk digunakan dalam membiayai pembangunan Indonesia,” tegas Lucia.
Lebih lanjut, Lucia menjelaskan bahwa upaya penegakan hukum ini terus dilakukan bersamaan dengan dilakukannya edukasi, pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya. Hal tersebut bertujuan agar kepatuhan sukarela (voluntary payment) Wajib pajak dapat tercipta dalam proses penghimpunan penerimaan negara dari sektor perpajakan. (oke)
