RADARBEKASI.ID, BEKASI – Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan, melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mencari anggaran dalam percepatan pembangunan berbagai infrastruktur, baik ke Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
Hal itu dilakukan, karena banyaknya jalan rusak di Kabupaten Bekasi, sehingga menjadi kebutuhan yang mendesak. Di sisi lain, keterbatasan keuangan daerah, membuat pembangunan tidak kunjung berjalan maksimal.
“Salah satu solusi untuk percepatan pembangunan dapat terealisasi di Kabupaten Bekasi, dibutuhkan dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat,” ujar Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Agus Budiono.
Kata dia, infrastruktur merupakan kebutuhan mendasar dalam pembangunan sebuah daerah, yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Diakui Agus, sejumlah OPD sudah membuka komunikasi dengan pihak provinsi dan pusat melalui kementerian, untuk mendapatkan dukungan dalam berbagai sektor, terutama infrastruktur.
“Sesuai dengan arahan Pak Pj Bupati, memang kami harus lebih aktif lagi untuk membuka komunikasi dengan provinsi dan kementerian-kementerian. Sekarang komunikasi sudah berjalan, bahkan sudah pada tahap presentasi, tinggal menunggu prosesnya,” terang Agus.
Lanjutnya, usulan bantuan baik melalui provinsi maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), baru dilakukan secara optimal tahun ini. Sebelumnya, Pemkab Bekasi hanya fokus pada penggunaan APBD.
Padahal, jika mengandalkan APBD Kabupaten Bekasi, tidak cukup untuk merealisasikan pembangunan yang signifikan. Bahkan, tahun ini Pemkab Bekasi hanya mendapat bantuan dalam bentuk angsuran dana BPJS Kesehatan, melalui program penerima bantuan iuran.
“Penerima bantuan iuran ini diterima oleh Kabupaten Bekasi, karena sudah masuk dalam universal coverage health, sebagai kewajiban. Sedangkan untuk kebutuhan lainnya, tidak terakses,” ucapnya.
Sementara Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDA BMBK) Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln menambahkan, bantuan Pemerintah Provinsi sangat diperlukan. Pasalnya, Kabupaten Bekasi masih dihantui oleh banyaknya ruas jalan rusak, dan sulit diperbaiki jika hanya mengandalkan APBD.
“Boleh dibilang kebutuhannya untuk pembangunan jalan dan jembatan ini mendesak. Sesuai arahan dari Pak Pj Bupati, memang kami harus pro aktif, agar percepatan pembangunan dapat terealisasi,” beber Henri.
Dia menyatakan, pihaknya telah mengusulkan 10 program pembangunan jalan dan jembatan melalui bantuan provinsi (banprov). Jika dikalkulasikan, program itu membutuhkan anggaran sedikitnya Rp 300 miliar.
“Usulan ini sudah disampaikan ke Pemerintah Provinsi melalui DPKAD, kemudian ke pihak Bina Marga Provinsi dan pihak terkait lainnya. Saya sendiri sudah berulang kali datang, karena harus pro aktif, sehingga kebutuhan untuk pembangunan di Kabupaten Bekasi dapat terealisasi,” harapnya.
Henri menjelaskan, beberapa pembangunan yang diusulkan, yakni pembangunan Jalan Cikarang-Bekasi-Laut (CBL), pembangunan Jembatan Muaragembong hingga melanjutkan pelebaran Jalan Ma’mun Nawawi.
Mayoritas usulan tersebut, kata Henri, telah diterima oleh pihak provinsi, namun masih butuh verifikasi lanjutan, hingga akhirnya bisa disetujui.
“Kami harap usulan ini dapat disetujui. Karena persyaratannya sudah dilengkapi dan tinggal tahapan akhir saja. Karena memang kalau mengandalkan APBD Kabupaten Bekasi saja, sulit untuk merealisasikan percepatan pembangunan,” tandasnya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, membenarkan sulitnya merealisasikan pembangunan jika hanya mengandalkan APBD.
Untuk itu, pemerintah kabupaten/kota diminta lebih proaktif menggali sumber keuangan lain, baik dari provinsi maupun kementerian. (and)
