RADARBEKASI.ID, BEKASI – Permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem serta pengangguran, masih jadi tantangan sekaligus perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.
Menurut Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, untuk mengatasi hal tersebut, butuh kekompakan dan semangat yang sama dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kata dia, ada sejumlah OPD yang bermitra dengan Komisi IV DPRD Kabupaten. Salah satunya Dinas Kesehatan (Dinkes), yang bisa mensosialisasikan kepada masyarakat untuk Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Kemudian Dinas Sosial (Dinsos), melakukan pembinaan dari aspek keterampilan, supaya menambah pendapatan masyarakat, agar tepat sasaran.
“Kami akan maksimalkan pembahasannya dengan OPD terkait. Sebab masalah sosial ini, menjadi tanggung jawab bersama. Dan kebetulan, Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi bermitra dengan OPD yang membidangi itu,” beber Nyumarno.
Lanjutnya, perlu juga melibatkan berbagai jajaran, mulai dari kecamatan, desa/kelurahan serta RT RW. Sehingga pengawalan program terkait masalah sosial ini bisa lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan(Perkimtan) Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir, mengakui masalah kemiskinan ekstrem dan stunting, menjadi fokus pihaknya dalam penyediaan sarana dan prasarana.
Ia mengungkapkan, pada tahun ini setidaknya ada 2.500 pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), 1665 pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Sekitar (SPALDS), dan ada pembangunan sekitar 600 kegiatan untuk jalan lingkungan dan perbaikan drainase.
Chaidir menilai, perlu kekompakan untuk menuntaskan program masalah sosial ini.
“Termasuk untuk pendapatan warga prasejahtera harus menjadi perhatian. Dan perlu adanya pembinaan dan semangat juang untuk bangkit bagi masyarakat. Sehingga, penyediaan fasilitas bagi warga dari aspek pendapatan perlu didukung,” terangnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi menyampaikan, melalui kegiatan Penilaian Kinerja Pelaksanaan (PKP), ada delapan aksi konvergensi penurunan stunting tahun 2023 tingkat Provinsi Jawa Barat.
Dia meyakini, bahwa stunting di Kabupaten Bekasi akan turun di angka 14 persen pada tahun 2024. Hal itu didukung dengan keberadaan 2.398 Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang telah dibentuk pada beberapa bulan lalu, dn tersebar di 187 desa/kelurahan di Kabupaten Bekasi.
“Target kami pada akhir 2023/2024, angka stunting di bawah 14 persen. Sesuai arahan Bapak Presiden, pemerintah daerah harus bisa menekan stunting menjadi 14 persen,” ujar Dedy.
Untuk mencapai angka tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi akan menerjunkan tim dan seluruh stakeholder dalam percepatan penurunan stunting.
Selain itu, hal yang penting dilakukan oleh Pemkab Bekasi, dengan memberikan tablet tambah darah bagi calon pengantin (putri) yang sudah bekerja sama dengan Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (BPPKB), Puskesmas, serta Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bekasi.
“Kami akan mulai dari hulunya dulu, yaitu remaja-remaja putri dengan melakukan pemberian tablet tambah darah, dan pada saat memasuki pernikahan,” ucap Dedy.
Sedangkan kepada para wanita yang sedang hamil, agar bisa menjaga pola hidup sehat, dan waktu istirahat, sehingga tidak berdampak pada penurunan tensi darah.
“Termasuk melakukan pendataan ulang terhadap balita 0-59 bulan, berikut sarana dan prasarana, baik timbangan dan alat ukur di posyandu yang ditunjuk, nanti akan kami ganti dengan yang baru,” janji Dedy. (and)
