Berita Bekasi Nomor Satu
Bekasi  

ASN Dilarang Beli Gas Melon

Distribusi Hanya Untuk Warga Miskin

AGEN GAS:Petugas menata gas tiga kilogram di agen gas elpiji di Jalan Dewi Sartika, Margahayu, Bekasi Timur, Selasa (24/3). Kelangkaan dan melonjaknya harga membuat polisi melakukan pengawasan. RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Elpiji 3 kg atau gas melon pada tahun 2024 nanti akan dibatasi distribusinya, hanya warga miskin yang bisa membeli dan mendapatkan haknya atas barang subsidi ini. Data konsumen akan dicocokkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), ditarget selesai akhir tahun ini.

Tahapan distribusi isi ulang LPG tertentu tepat sasaran tengah berjalan, termasuk di Kota dan Kabupaten Bekasi sesuai jadwal dilakukan mulai bulan Mei dan Juni lalu. Pada tahap 1, pendataan pengguna LPG 3kg dilakukan dengan mendata konsumen, hanya pembeli yang terdaftar di sistem berbasis website dan aplikasi saja yang bisa membeli mulai 1 Januari 2024 mendatang.

Tahap selanjutnya, data konsumen akan dicocokkan dengan data peringkat kesejahteraan dari kementerian atau lembaga terkait. Tahun ini, ada 920 ribu jiwa terdaftar dalam DTKS, serta 685 ribu jiwa terdaftar di dalam data P3KE berdasarkan data pada laman resmi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi LPG 3kg dibeli oleh kelompok masyarakat yang tidak berhak seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan Negara (BUMD/BUMN) bergaji tinggi, orang mampu, hingga pelaku usaha dengan omset besar.

Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Nomor B-2461/MG.05/DJM/2022 tertanggal 25 Maret 2022 juga melarang pelaku usaha restoran, hotel, usaha binatu, usaha batik, usaha peternakan, usaha pertanian di luar ketentuan Perpres Nomor 38 Tahun 2019 dan yang belum dikonversi, usaha tani tembakau, hingga usaha jasa las menggunakan LPG bersubsidi.

Saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) tengah melakukan pengawasan kepada masyarakat untuk mendaftar atau melakukan registrasi ke Pertamina.”Sudah berjalan, jadi kita mengawasinya ke pangkalan tuh, orang ke pangkalan beli diminta KTPnya sama KK, diinput. Jadi kedepannya sudah tidak pakai KK lagi, namanya sudah ada,” kata Analis Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kota Bekasi, Eko Wijatmiko, Rabu (2/8).

Eko menyarankan kepada pengguna LPG 3 kg untuk membeli langsung ke pangkalan, tidak di warung kelontong. Selain berguna untuk pendataan, membeli langsung di pangkalan juga bisa membeli sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diatur oleh pemerintah.

Pengawasan distribusi gas LPG selama ini dilakukan di pangkalan. Dengan masyarakat membeli di pangkalan, akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan dibandingkan dengan membeli di warung kelontong yang jumlahnya sangat banyak di Kota Bekasi.

Pembelian di luar pangkalan ini memungkinkan distribusi tidak tepat sasaran, saat ini menjadi bahan evaluasi Kementerian ESDM.”Itu yang jadi evaluasi kementerian ESDM sekarang. (Membeli di pangkalan) jadi memudahkan kita di daerah,” ungkapnya.

Sesuai dengan ketentuan kata Eko, konsumen gas Elpiji 3 kg di Kota Bekasi adalah rumah tangga miskin, serta pelaku usaha mikro. Sementara untuk Aparatur Sipil negara (ASN) kata dia, tidak dibenarkan membeli gas bersubsidi.

“Kalau PNS tidak disarankan untuk pakai yang 3kg, pakai yang non subsidi. (Konsumen pelaku usaha) Kita di daerah ini banyak usaha-usaha kecil,” tambahnya.

Usia mencuat isu kelangkaan Elpiji 3 kg di berbagai daerah, beberapa kepala daerah melarang ASN untuk membeli gas bersubsidi tersebut.

Sebelumnya, Kepala Disperindag Kota Bekasi, Robert TP Siagian menyampaikan bahwa persediaan Elpiji 3 kg masih relatif aman untuk Kota Bekasi.

“Ketersedian stok LPG di kota Bekasi masih aman berdasarkan kuota yang dialokasikan kepada pemkot kota bekasi,” katanya belum lama ini.

Pantauan di lapangan, belum nampak antrian masyarakat di pangkalan untuk membeli Elpiji 3 kg. Persediaan di warung kelontong yang menjual gas bersubsidi ini pun masih tercukupi di lingkungan tempat tinggal masyarakat.

Tahun ini, Kota Bekasi mendapat kuota Elpiji 3 kg sebanyak 95.451 Ton, atau setara dengan 31,817 juta tabung. Selain itu, ada kuota cadangan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) sebanyak 6.375 Mton, atau setara dengan 2,125 juta tabung. (sur)