RADARBEKASI.ID, BEKASI – Puluhan warga Kabupaten Bekasi, kembali menggelar aksi demonstrasi di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Kamis (7/9).
Mereka kembali menuntut hal yang sama, yakni agar Pemkab Bekasi memfasilitasi warga atau yang baru lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), saat ini banyak menganggur, dan kesulitan diterima di perusahaan.
Para peserta aksi, selain mengenakan seragam hitam putih, layaknya pelamar kerja, juga membentangkan spanduk bertuliskan “Pj Bupati Bekasi gagal dalam mengelola kaum penganggur, DPRD seakan buta dan tuli seperti tidak peduli”.
Aksi yang dihadiri puluhan warga pencari kerja (pencaker) itu, sempat ricuh dan cekcok mulut, namun pihak kepolisian berhasil melerai, hingga mereka membubarkan diri.
Salah satu peserta aksi, Nuramue Faghi (22), mengatakan bahwa dirinya sejak lulus SMA, sudah tiga tahun tidak dapat pekerjaan (menganggur), padahal dia telah berusaha mencoba melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bekasi secara mandiri, namun belum membuahkan hasil.
“Hingga saat ini, belum dapat kerja dari tahun 2020 sampai sekarang 2023, sekitar tiga tahun. Memang sebelumnya saya juga pernah kerja di perusahaan, tapi cuma kontrak tiga bulan,” tuturnya, Kamis (7/9).
Nuramue menyampaikan, bahwa ketika melamar pekerjaan secara langsung ke perusahaan, dia sempat ditawarkan oleh calo perusahaan. Kata dia, calo tersebut menjanjikan bisa memasukkannya ke salah satu perusahaan di Kabupaten Bekasi, tapi harus membayar Rp 5,6 juta hingga Rp 7,5 juta, dengan perjanjian kontrak kerja selama tiga bulan.
“Selama ini sudah berupaya memasukkan lamaran ke perusahaan-perusahaan, tapi tetap saja tidak dipanggil-panggil, karena kebanyakan calo, dimintai harus ada uang dulu, bahkan yang sudah masuk uang saja belum juga kerja,” ucapnya.
Oleh karena itu, Nuramue berharap, dengan mengikuti aksi ini, dapat membuka mata para pejabat di lingkungan Pemkab Bekasi, termasuk DPRD, agar dapat menyalurkan warga untuk bekerja di Kabupaten Bekasi.
“Saat ini sulit banget mencari pekerjaan, dan terus berusaha, tapi tidak ada juga kepastian. Dan saya menuntut hak sebagai warga Kabupaten Bekasi, untuk bisa dapat pekerjaan yang layak,” terang Nuramue.
Sementara itu, Koordinator Aksi, Dwi Haryanto menjelaskan, bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan perwakilan Pemkab Bekasi beberapa waktu lalu, untuk membahas lowongan pekerjaan yang diminta warga yang melakukan aksi, namun belum membuahkan hasil.
Bahkan hingga saat ini, dia telah menerima hampir 1.000 surat lamaran pekerjaan dari masyarakat Kabupaten Bekasi.
“Sejauh ini kami belum pernah ada titik temu dengan Pemkab Bekasi, walaupun sudah ada pertemuan-pertemuan,” ungkap Dwi.
Menurutnya, Pemkab Bekasi harus merubah sistem perekrutan tenaga kerja, yakni satu pintu melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), untuk menghilangkan para calo-calo perusahaan yang meminta uang kepada para pencaker. Sehingga, Disnaker memiliki kewenangan untuk perekrutan tenaga kerja di perusahaan yang berada di Kabupaten Bekasi.
“Seharusnya Disnaker punya kewenangan membuka lowongan kerja yang berasal dari perusahaan-perusahaan, sehingga tidak liar kemana-mana. Sebab, warga yang ingin masuk kerja, sampai harus mengeluarkan biaya sampai Rp 8 juta, itu yang kami sesalkan,” kritik Dwi.
Lanjut Dwi, pihaknya berharap Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan, mau menemui warga yang melakukan aksi secara langsung. Jika sampai belum ditemui, maka pihaknya akan kembali menggelar aksi serupa.
“Kami tidak ingin setiap tahun warga melakukan aksi dalam mengatasi pengangguran. Buatkan sistem yang bagus, salah satunya membuka Balai Latihan Kerja (BLK) di berbagai tempat,” imbuhnya. (ris)
