Berita Bekasi Nomor Satu

Bantuan Operasional Dirasa Kurang

ILUSTRASI: Sejumlah siswa SMAN 8 Kota Bekasi mengikuti praktik olahraga di lapangan sekolah. Besaran BOS dan BOSDA dirasa kurang untuk meningkatkan mutu pendidikan. DEWI WARDAH/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI Besaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dirasa kurang untuk meningkatkan mutu pendidikan.  Oleh sebab itu, sekolah mencari sumber bantuan lain dari orangtua maupun perusahaan.

Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah III, I Made Supriatna, menyatakan bahwa saat ini sekolah negeri hanya menerima dua program anggaran bantuan dari pemerintah. Yakni, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD).

Made menyebut, besaran BOS maupun BOSDA sangat terbatas. Oleh karena itu, satuan pendidikan masih membutuhkan bantuan pendidikan dari orangtua siswa.

“Sangat terbatas, makanya sekolah dengan sangat berat hati masih ada yang meminta bantuan dari orangtua siswa. Ya namanya bantuan kan tidak dipaksakan, ada dikasih tidak ada gak boleh dipaksakan,” ujar Made kepada Radar Bekasi, Selasa (19/9).

Anggaran yang terbatas tersebut tak cukup untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. “Kalo bicara bantuan dari pemerintah itu sangat kurang sekali, dengan kondisi yang kita tahu di Bekasi terumata Kota Bekasi mereka punya tanggung jawab moral yaitu ingin meningkatkan mutu pendidikan di daerahnya,” jelasnya.

Jika sekolah hanya mengandalkan pada dua program bantuan pemerintah tersebut, maka akan menjadi sangat sulit untuk meningkatkan mutu pendidikan di wilayah tersebut.

“Bekasi khususnya Kota Bekasi itu rata-rata angka melanjutkan perguruan tingginya cukup tinggi. Jadi dirasa sangat berat jika mereka hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah saja,” terangnya.

Terlebih lagi, peruntukan anggaran bantuan BOS dan BOPD sangatlah terbatas. Sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan peningkatan mutu pendidikan yang lebih mendalam, seperti peningkatan dalam pelaksanaan pendalaman materi dan upaya lainnya.

“Bantuan itu peruntukannya sangat terbatas, jadi tidak bisa sampai ke akarnya,” ucapnya.

BACA JUGA: Bantuan Pendidikan bagi Siswa Tidak Mampu Memasuki Tahap Final Verifikasi  

Oleh karena itu, sekolah negeri saat ini tetap membutuhkan bantuan anggaran tambahan, baik dari orangtua siswa maupun dari perusahaan melalui corporate social responsibility (CSR). Namun, untuk mendapatkan bantuan CSR cukup sulit dan terbatas.

“Untuk bantuan CSR itu cukup sulit didapatkan dan sangat terbatas, kami tidak boleh ambil bantuan dari brand rokok ataupun minuman keras. Jadi memang hanya CSR tertentu saja yang memang diizinkan dan itu cukup sulit juga untuk mendapatkannya,” terangnya.

Sementara, Kepala SMAN 1 Cikarang Pusat, Sayuti, mengakui bahwa bantuan yang diterima melalui sekolah untuk siswa sangat terbatas.

“Benar sekali bantuan pemerintah yang kami terima sangat terbatas, kalau dahulu masih mending pas SPP masih diperbolehkan kami sangat terbantu dari situ. Tapi sekarang ini hanya mengandalkan bantuan pemerintah dan sukur-sukur dibantu dari CSR maupun orangtua siswa,” tuturnya.

Dana BOS yang diterima diperuntukan untuk beberapa kegiatan. Antara lain, pelaksanaan PPDB, pengembangan perpustakaan atau pengadaan buku, pelaksanaan pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi GTK, pembiayaan daya dan jasa,pemeliharaan sarpras sekolah, pengadaan multimedia sekolah, kegiatan peningkatan kompetensi, pembiayaan honor dan atau jasa (sesuai ketentuan khusus).

“Peruntukannya disesuaikan dengan ketentuan yang ada,” jelasnya.

Sementara, untuk anggaran BOPD peruntukannya cukup terbatas, yaitu untuk tenaga honorer, baik guru maupun karyawan di sekolah. Selain itu, Sayuti menyebut Sayuti bahwa bantuan CSR perusahaan kepada sekolah cukup sulit didapatkan karena adanya aturan khusus.

“Untuk bantuan CSR cukup sulit. apalagi Kabupaten Bekasi. Karena secara peraturan dikhususkan untuk satuan pendidikan yang dikelola oleh Kabupaten atau Kota sementara SMA sendiri saat ini di bawah provinsi,” tuturnya.

Maka, sekolah hanya bisa dibantu melalui sumbangan yang diberikan oleh orang tua siswa melalui komite sekolah. “Yang bisa kita lakukan tetap berusaha mendapatkan bantuan dari luar seperti CSR walaupun cukup sulit, dan bantuan dari orangtua siswa,” pungkasnya. (dew)

 


Solverwp- WordPress Theme and Plugin