RADARBEKASI.ID, BEKASI – Ratusan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi berkumpul di Balai Patriot. Mereka mempertanyakan kejelasan nasibnya. Menyusul kontrak mereka akan habis November ini.
Mereka juga menolak mengisi atau mendaftar dirinya sebagai TKK melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai Penyediaan Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
“Kami tidak butuh jawaban dari kepala OPD. Kami butuh jawaban langsung Pj Wali Kota Bekasi. Dan kami minta kepada para pejabat yang berwenang untuk menjelaskan kenapa TKK hari ini beralih ke PJLP,” kata Rinto perwakilan TKK yang melakukan aksi di Balai Patriot lingkungan Pemkot Bekasi Jalan A Yani Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Jumat (6/10/2023).
BACA JUGA: Soal Nasib TKK Pemkot Bekasi, Begini Jaminan Pj Wali Kota Gani Muhamad
Rinto mengingatkan, ia dan TKK lainnya akan teris menduduki Balai Patriot sampai ada penjelasan atas nasib mereka. “Kalaupun diperdebatkan lagi kita tunggu,” ucapnya.
Diketahui, dari salah satu perwakilan OPD menyampaikan, TKK berjumlah belasan ribu. TKK yang di bawah tahun 2010 tidak perlu mengisi PJLP. Kemudian, itu hanya untuk bulan Desember 2023. Awal 2024 sampai Desember 2024 semua TKK mengisi PJLP.
Kebijakan yang diberlakukan ke TKK itu, sambung dia, guna menyiasati anggaran tidak boleh lebih 30 persen.
BACA JUGA: Heboh! 18 TKK Mundur, Kabarnya Jadi TKK Pengganti di Pemkot Bekasi Dikutip Rp 40 Juta Per Orang
“Jadi bukan pengurangan, tapi penyesuaian supaya anggaran tidak melebihi 30 persen. Jadi PJLP di siapakan untuk 2024. Jika ada aturan baru dari pusat, PJLP tidak akan digunakan lagi,” ungkapnya.
Rinto juga mengaku, para TKK gundah gulana dengan dalih anggaran tidak boleh melebihi 30 persen.
“Kita minta penjelasan yang berwenang menjelaskan ini. Kalau tidak ada kejelasan kami akan terus di Balai Patriot,” tutupnya.
BACA JUGA: Tenaga Kerja Kontrak Pemkot Bekasi Bakal Dihapus, DPRD Bakal Panggil BKPSDM dan LPSE
Hingga saat ini, sejumlah TKK masih tetap menduduki Balai Patriot karena belum ada penjelasan dari OPD terkait maupun Pj Wali Kota Bekasi. (pay)
