Oleh: Dheyandara Iskandar
Mahasiswa Prodi Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah melanjutkan pelaksanaan program pemberian rice cooker listrik secara gratis pada tahun ini. Program ini telah direncanakan sejak tahun 2022 dan rencana ini terungkap dalam forum diskusi publik yang diadakan secara virtual oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui kanal resmi Youtube ESDM.
Rencananya, sebanyak 680.000 unit rice cooker listrik akan didistribusikan kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dengan menggunakan anggaran dari APBN Kementerian ESDM tahun 2023.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menyatakan bahwa program pemberian rice cooker gratis ini merupakan langkah nyata dari pemerintah untuk mendorong penggunaan energi bersih di semua sektor, termasuk industri, transportasi, dan rumah tangga.
“Di rumah tangga, kita berupaya mendorong peralihan penggunaan dari sumber lain (LPG) ke listrik. Hal ini akan diimplementasikan pada tahun ini,” kata Kusdiana di Kementerian ESDM, Jakarta, pada Jumat, 6 Oktober 2023.
Meskipun program rice cooker ini awalnya terhambat karena belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan, namun semua proses pelaksanaannya telah mengikuti mekanisme yang ada. Oleh karena itu, program ini ditargetkan untuk segera dilaksanakan pada tahun ini.
Mengenal Lebih Dekat Program Rice Cooker Listrik
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak berbasis Listrik (AML) bagi rumah tangga.
Salah satu program yang dirancang melalui peraturan tersebut adalah pembagian rice cooker listrik secara gratis kepada warga. Menurut Pasal 1 Ayat 1 dalam peraturan ini, AML yang diberikan kepada warga meliputi rice cooker untuk menanak nasi, menghangatkan makanan, serta mengukus makanan.
Setiap warga yang menerima rice cooker gratis juga akan mendapatkan satu set AML dilengkapi dengan buku petunjuk pengoperasian, kartu garansi, dan brosur yang berisi rekomendasi pola pemakaian.
Kapasitas rice cooker yang dibagikan kepada warga, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 Ayat 3, berkisar antara 1,8 liter hingga 2,2 liter.
Warga dipastikan dapat memasak nasi dengan kapasitas yang mencukupi untuk kebutuhannya. Dalam memilih calon penerima AML, peraturan ini mengatur kriteria yang harus dipenuhi.
Menurut Pasal 3 Ayat 1, calon penerima AML adalah rumah tangga yang menjadi pelanggan PT PLN (Persero) atau rumah tangga yang belum memiliki alat memasak berbasis listrik. Namun, hanya rumah tangga dengan golongan daya 450 VA, 900 VA, dan 1.300 VA yang berhak menerima AML apabila mereka tergabung dalam pelanggan PLN. Validasi dan penentuan calon penerima AML dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat setingkat yang bertanggung jawab.
Selain itu, pembagian rice cooker gratis hanya dilakukan satu kali untuk setiap penerima. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang adil kepada semua warga yang memenuhi kriteria untuk dapat memanfaatkan program ini.
Tanggapan Berbagai Kalangan Tentang Program Rice Cooker
Program pemberian rice cooker listrik mendapat respon yang beragam dari berbagai kalangan masyarakat. Program ini telah menuai kontroversi seiring dengan kegagalan program-program serupa yang pada tahun lalu dihentikan dalam waktu singkat.
Salah satu pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, berpendapat bahwa program ini bisa menjadi langkah tepat dalam upaya diversifikasi penggunaan energi bersih melalui listrik.
Menurut Fahmy, dengan daya listrik yang rendah, rice cooker dapat digunakan oleh penerima yang memiliki daya listrik 450 VA. Rice cooker dengan daya 200 VA atau 300 VA dapat dimanfaatkan dengan baik oleh penerima listrik ini.
Dia juga menyarankan agar pelanggan PLN dapat menggunakan rice cooker dengan daya yang lebih tinggi, seperti 300 VA, dengan mengubah daya listrik mereka menjadi 900 VA.
Namun demikian, Fahmy berpendapat bahwa program pemberian rice cooker gratis tidak sepenuhnya tepat dalam menggantikan penggunaan gas LPG 3 kg, yang mayoritas masih diimpor dan memberatkan APBN.
Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, berpendapat bahwa program ini tidak akan secara signifikan mengurangi penggunaan gas LPG 3 kg.
Meskipun begitu, Mamit tetap berharap rencana tersebut dapat disetujui oleh DPR dan para pemangku kepentingan, sambil memperhatikan upaya lain dalam meningkatkan konsumsi listrik di industri dan bisnis.
Beberapa pendapat masyarakat di media sosial juga telah muncul terkait program ini. @alifkingsman776 menyatakan bahwa pemberian pelayanan publik dari pemerintah terlihat seperti praktik paternalistik, di mana pemerintah merasa tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Pendapat ini merefleksikan pandangan bahwa program seperti ini bisa saja mengabaikan kebutuhan sebenarnya yang lebih mendesak. Sementara itu, @han_appa menyoroti fokus program yang hanya memberikan rice cooker kepada masyarakat, sementara masalah harga beras belum terpecahkan secara merata.
Menurut pendapat tersebut, mungkin lebih efektif jika pemerintah memberikan subsidi beras bagi masyarakat secara merata, sehingga dapat memastikan distribusi bantuan yang lebih adil dan bermanfaat. Perlu dipahami bahwa tanggapan masyarakat ini hanya sebagian kecil dari opini yang ada.
Program Rice Cooker Listrik Menggantikan Program Kompor Listrik
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menduga program penyediaan rice cooker listrik sebagai inovasi inkremental dari program kompor listrik.
Karena program kompor listrik yang pernah diwacanakan sebelumnya gagal. Fabby menilai tujuan kedua program tersebut sama, yakni mendorong konsumsi listrik dan pengalihan penggunaan LPG 3 kg.
Dia juga menyebutkan bahwa rice cooker menjadi pilihan yang logis, karena masyarakat Indonesia mayoritas mengkonsumsi nasi.
Sebelumnya, demi meningkatkan konsumsi listrik dan substitusi LPG 3 kg, pemerintah juga mencanangkan program serupa, yakni bagi-bagi kompor listrik.
Namun, PT PLN batal melaksanakan program tersebut disebabkan banyak menuai kritik dari para pemangku kepentingan. Berkaca pada fenomena sebelumnya, hal ini membuat kita bertanya-tanya, apakah program rice cooker listrik secara gratis akan menghadapi nasib yang sama atau mungkin akan berbeda. Tentu saja, kita hanya bisa menunggu dan melihat bagaimana program ini akan diimplementasikan dan mempengaruhi masyarakat. (*)
