RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi, membuka kegiatan Workshop Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa, yang diinisiasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini berlangsung di Aula KH Noer Ali Gedung Bupati Bekasi, Komplek Pemda Cikarang Pusat, Selasa (24/10).
Sekda mengatakan, workshop yang diikuti oleh camat, kepala desa, dan lurah se-Kabupaten Bekasi ini merupakan wadah untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan ide-ide inovatif dalam pengelolaan keuangan desa.
Dengan mengusung tema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Desa yang Berkelanjutan”, Sekda menuturkan hal ini penting dilakukan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa di Kabupaten Bekasi.
“Saya berharap, workshop ini bisa menambah pengetahuan bapak atau ibu semua dalam pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, profesional dan mandiri agar bisa lebih baik lagi,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengatakan bahwa dana yang dialokasikan untuk desa harus digunakan dengan penuh tanggung jawab dan dilakukan dengan transparansi. Oleh karena itu, Pemkab Bekasi terus berkomitmen untuk selalu meningkatkan tata kelola keuangan desa.
“Saya berharap, dapat mewujudkan desa-desa yang mandiri, produktif dan berkelanjutan di Kabupaten Bekasi,” imbuhnya.
Terakhir, Sekda mengajak semua peserta workshop untuk berpartisipasi aktif, agar dapat mengukir perubahan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan desa dan pertumbuhan ekonomi desa.
“Mari kita sama-sama mencari solusi yang tepat dan terukur, sehingga kita dapat mengukir perubahan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan desa dan dalam pertumbuhan ekonomi desa,” pungkasnya.
Sementara itu, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) 2 BPKP Provinsi Jawa Barat, Jaya Rahmad, mengatakan tujuan digelarnya workshop ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan hasil keuangan desa, serta meningkatkan kapasitas pegawai pemda dan pasar desa dalam mengelola pasar desa.
“Selain itu juga mendorong penguatan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengelola keuangan desa agar lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Turut hadir dalam workshop tersebut Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, Samono, serta tiga orang narasumber, yakni Anggota Komisi XI DPR RI Putri Anetta Komarudin, Kepala Sub. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Ditjen PDP Frengky Firnando, dan Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Jawa Barat Heru P. Nugroho. (and/adv)
