Berita Bekasi Nomor Satu

Realisasi PAD Jauh dari Target

PENDAPATAN: Sejumlah kendaraan melintas di bawah papan reklame di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, beberapa waktu lalu. Pajak reklame merupakan salah satu penyuplai PAD untuk Kota Bekasi. RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan pendapatan daerah, menjadi sorotan jelang akhir tahun anggaran ini. Betapa tidak. Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejauh ini masih jauh dari target.

Hal ini diungkapkan oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Junaedi kepada Radar Bekasi. Ia mengatakan, realisasi pendapatan jadi pembahasan penting, selain beberapa hal lain seperti antisipasi kebakaran pada musim kemarau, disiplin ASN, Netralitas ASN, hingga antisipasi musim penghujan.

Minimnya evaluasi terhadap capaian PAD disebut menjadi salah satu penyebabnya, kebiasaan mengevaluasi dan merangking realisasi PAD di tiap OPD hingga kelurahan belakangan nyaris tidak nampak. Pada salah satu sumber PAD, yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Bekasi tertinggal dengan Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bekasi.

Junaedi mengingatkan kepada seluruh OPD untuk memperhatikan capaian PAD, jangan sampai defisit.

“Tentunya apa yang sudah diberikan, diamanahkan yaitu harus kita lakukan, kaitan dengan penyerapan termasuk target-target pendapatan harus terpenuhi seperti itu,” katanya.

Sedianya target realisasi PAD sampah akhir tahun diangka 95 persen. Sementara sampai akhir triwulan tiga kemarin, realisasi PAD baru diangka 69 persen, dengan sisa waktu dua bulan sebelum tutup tahun.

“Kita sekarang kalau tidak salah ada diangka 69 persen,” tambahnya.

Diketahui, total pendapatan daerah pada APBD tahun 2023 sebesar Rp5,799 triliun. Didalamnya, pendapatan yang bersumber dari PAD sebesar Rp3,112 triliun.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Bambang Supriyadi mengatakan bahwa pihaknya belum bisa memberikan rekomendasi apapun terkait dengan capaian PAD yang rendah ini. Pasalnya, belum ada hasil evaluasi yang disampaikan oleh OPD, terutama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terkait dengan persoalan atau kendala yang dialami.

Rapat terakhir komisi 3 bersama dengan Bapenda pertengahan September lalu, realisasi PAD masih diangka 58 persen, dibawah target yang seharusnya dicapai sebesar 64 persen.

“Ketik kendala-kendala disampaikan kepada saya atau komisi 3, kita kan bisa urun rembuk solusinya apa kan gitu,” ungkapnya.

Kondisi saat ini, realisasi 69 persen disebut masih jauh dari target. Tanpa kinerja yang baik dan inovasi, ia mengaku pesimis PAD akan mencapai target.

Rencananya, dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang Bapenda guna membahas kendala yang saat ini terjadi.

“Dalam waktu dekat ini saya akan undang lagi, supaya kita tahu akar persoalannya,” tambahnya. (sur)