RADARBEKASI.ID, BEKASI – Persoalan tender menjadi salah satu penyebab serapan anggaran rendah meskipun memasuki akhir tahun. Dari total APBD 2023 Kabupaten Bekasi sebesar Rp7,2 triliun, hingga kini baru terserap sekitar 62,24 persen.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk meningkatkan serapan anggaran hingga akhir November agar mencapai tingkat maksimal. Berdasarkan laman LPSE tercatat beberapa kegiatan yang gagal dan batal tender. (lihat grafis).
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bekasi, Iwan Indra, mengakui terdapat beberapa kegiatan tahun anggaran 2023 mengalami gagal tender.
“Ya, ada yang gagal tender. Saat ini ada sekitar 12 kegiatan yang gagal tender,” ucap Iwan kepada Radar Bekasi, Rabu (8/11).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi, Hudaya, menuturkan hingga saat ini capaian serapan anggaran baru Rp4.498.734.331.633 dari total APBD sebesar Rp7.228.190.030.829.
“Untuk saat ini baru 62,24 persen,” ujar Hudaya.
Berdasarkan data yang dihimpun, realisasi serapan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) baru mengalami serapan sebesar Rp20 miliar dari anggaran Rp78 miliar atau setara dengan 25,72 persen.
Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi berhasil menyerap Rp266 miliar dari total anggaran Rp609 miliar atau mencapai 43,81 persen. Sementara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana baru menyerap Rp24 miliar dari anggaran Rp49 miliar atau setara dengan 48,63 persen.
Hudaya menegaskan bahwa upaya untuk meningkatkan serapan anggaran menjadi fokus dalam rapat pimpinan (rapim). Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas pekerjaan dan mencapai target program kerja yang telah ditetapkan.
“Dari hasil rapat pimpinan (rapim) pada akhir November nanti harus lebih maksimal dan pekerjaan sesuai dengan kualitas serta capaian program kerja,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten bekasi, Beni Sugiarto, mengakui adanya kegagalan lelang untuk tiga kegiatan terkait pelaksanaan kegiatan fisik, termasuk pembangunan sekolah dan bangunan serbaguna. Oleh karena itu, diperlukan lelang ulang untuk menyelesaikan proses tersebut.
“Secara detail saya harus lihat data ya. Seinget saya ada tiga kegiatan yang pernah gagal lelang. Namun saat ini sudah berjalan, hanya persoalan waktu saja yang jadinya mundur,” kata Beni.
Menurut Beni, sebagai dinas teknis memasuki triwulan akhir pada November, pihaknya telah maksimal dalam penyerapan anggaran secara administratif. Sejumlah kegiatan sudah terselesaikan, mencegah penumpukan pada akhir tahun.
“Kami sudah 68, 77 persen. Dari total anggaran Rp316 miliar sudah terserap sekitar Rp217 miliaran. Semoga saja hingga akhir tahun bisa maksimal,” jelasnya. (and)
