RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mencanangkan berbagai program yang sangat positif. Namun, perlu dilakukan evaluasi atau dioptimalkan dalam pelaksanaannya.
Demikian dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Kholik Qodratullah. Menurutnya, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah penyerapan anggaran yang masih menumpuk di akhir tahun.
Padahal, menurut politisi dari Partai Gerindra ini, penyerapan anggaran yang optimal pada setiap tahapan atau rencana dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat. Dengan demikian, masalah angka kemiskinan dan pengangguran dapat teratasi secara signifikan.
“Angka kemiskinan serta pengangguran masih menjadi evaluasi kita bersama. Meskipun angka kemiskinan saat ini mulai menurun, hal ini bukan untuk membuat Pemkab Bekasi menjadi jumawa. Melainkan harus terus berinovasi bagaimana masalah serapan anggaran tidak numpuk di akhir tahun,” ucapnya.
Kholik menekankan bahwa angka pengangguran dan kemiskinan perlu menjadi perhatian bersama. Sebagai anggota legislatif, ia melihat peranannya lebih pada pengawasan, pembuatan legalitas, dan pengaturan.
“Jadi kami harapkan sejumlah program program pemerintah ini perlu ada sinkronisasi bagaimana angka kemiskinan di Kabupaten Bekasi harus menurun,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Hasan Basri, mengungkapkan bahwa angka kemiskinan pada 2023 telah mengalami penurunan signifikan. Meskipun belum mencapai nol, penurunan tersebut merupakan progres positif.
Hasan menyatakan bahwa angka pasti perlu dilihat lebih detail, tetapi sekitar 1.400 warga terdata sebagai prasejahtera. Masyarakat prasejahtera adalah mereka yang belum dapat diakui sebagai masyarakat yang sejahtera.
}Angka pastinya saya perlu lihat terlebih dahulu ya. Kalau tidak salah dari angka 1.400 terdata sebagai prasejahtera saat ini terdata ada seribuan dengan berbagai alat ukur. Warga tersebut dinyatakan bukan sebagai masyarakat prasejahtera,” jelasnya.
Hasan mengungkapkan, berbagai program pemerintah diluncurkan untuk menekan angka kemiskinan, seperti kemudahan mendirikan UMKM, pelatihan keahlian, dan bantuan pembangunan rumah tidak layak huni (Rutilahu).
“Ada berbagai program untuk menekan angka kemiskinan ya,” jelasnya.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi, Nur Khaidir, menjelaskan upaya OPD yang dipimpinnya dalam menekan angka kemiskinan. Pembangunan Rutilahu dan pembangunan toilet bagi masyarakat kurang mampu menjadi salah satu langkah nyata.
“Pada tahun ini melalui APBD murni dan Perubahan ada sekitar 2500an titik untuk pembangunan rutilahu. Setiap titik rumah diberi batuan Rp20 juta. Kalau untuk APBD murni sudah selesai. Saat ini masih ada sekitar 600an titik yang masih berjalan. Karena memang anggarannya baru disahkan pada APBD Perubahan,” ungkapnya.
Selanjutnya, pembangunan toilet juga hampir selesai. Menurut Khaidir, masih ada beberapa titik yang sedang dalam proses penyelesaian. Bantuan toilet ini telah didistribusikan di 12 kecamatan di 20 desa yang terdapat di Kabupaten Bekasi.
“Pembangunan rutilahu kami akui memang belum semua terbantu ya. Namun dalam hal ini kami (pemerintah) terus melakukan inovasi untuk kepentingan masyarakat. Terutama masyarakat yang layak untuk diberikan bantuan. Karena programnya memang benar benar langsung menyentuh masyarakat,” ujarnya.(and)
