RADARBEKASI.ID, BEKASI – Keterbatasan anggaran infrastruktur di 2024 mendorong Pemerintah Kabupaten Bekasi merencanakan Kerjasama dengan Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP). Langkah ini diambil untuk berkolaborasi dengan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi.
“Kebetulan ada tawaran KPBU dari pusat, sehingga nanti kita pembebanan ke APBDnya bisa dicicil sampai lima tahun. Jadi mungkin akan geser ke KPBU aja dibantu swasta,” kata Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan di Cikarang Pusat, Kamis (16/11).
Salahsatu perbaikan infrastruktur yang mengandalkan KPBU adalah pemasangan lampu Penerang Jalan Umum (PJU) pada beberapa wilayah di Kabupaten Bekasi.
“Ini yang tadinya PJU kan kita inginnya tuntaskan PJU, tapi ternyata di dokumen perencanaannya belum mendukung gitu masih bertahap,” tambahnya.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi tengah melakukan evaluasi pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2023. Evaluasi menyoroti pembangunan infrastruktur yang dinilainya masih belum maksimal, yakni perbaikan jalan, saluran drainase, hingga normalisasi sungai.
“Saya kira ruas jalan masih ada yang belum tuntas untuk jalan-jalan utama. Kemudian juga sistem saluran drainase untuk pengendalian banjir termasuk normalisasi sungai-sungai masih menjadi pekerjaan rumah,” ujar Dani
Selain evaluasi infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga melakukan investigasi terkait pencemaran limbah pada beberapa sungai di Kabupaten Bekasi yang menjadi penyebab terganggunya air baku Perumda Tirta Bhagasasi.
“Kemudian limbah, terutama limbah domestik, karna pencemaran yang selama ini selalu menuduh industri itu ternyata beberapa ruas itu banyak didominasi limbah domestik,” tutupnya. (ris)
