RADARBEKASI.ID, BEKASI – Politisi muda Partai Golkar, Nofel Saleh Hilabi, mengkritisi menu program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita sebagai pencegahan stunting di Kota Depok, yang viral belakangan ini. Pasalnya, menu yang disediakan hanya nasi, kuah sup, sawi, bola-bola kentang dan tahu yang dibungkus wadah bening.
Ia menilai menu yang terbatas tersebut sebagai tindakan serius yang merugikan generasi masa depan. Nofel juga mempertanyakan proses perumusan dan perencanaan program yang memicu dampak negatif di masyarakat.
“Hal yang terjadi di Depok ini tidak bisa dibiarkan, karena ini bagi saya merupakan tindak kejahatan yang sangat serius, yang jadi korban ini generasi masa depan bangsa. Mestinya harapannya dengan makanan itu kan mereka berkembang dan bisa tumbuh dalam kecukupan gizi. Kalau ini gizinya sudah dikorupsi, bagaimana pemikiran mereka untuk berkembang,” ujar Nofel dikutip dari redaksi Golkarpedia.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Baladhika Karya ini mendesak kepada Pemkot Depok untuk segera membenahi masalah ini. Jika ada indikasi tindak pidana korupsi, Nofel meminta aparat hukum melakukan penyidikan terhadap pejabat terkait.
“Pemerintah Kota Depok perlu membenahi dengan cepat hal ini. Aparat hukum juga harus bergerak cepat, karena telah merugikan anak bangsa, pertumbuhan anak bangsa terancam atas atas kasus ini. Kalau bisa kantin-kantin di sekolahan yang layak memberikan gizi cukup untuk anak-anak dan ini dibiayai pemerintah, sehingga tepat sasaran, sehingga anak-anak bisa mendapatkan makanan yang cukup gizi,” tegas Nofel.
“Jika program ini menyasar balita yang belum masuk usia sekolah, saya juga mengusulkan agar Pemkot Depok melibatkan Posyandu di masing-masing wilayah RW serta ibu-ibu PKK dalam eksekusinya. Keterlibatan Posyandu dan ibu-ibu PKK ini seharusnya juga bisa mengefisiensi biaya pengantaran,” lanjutnya lagi.
Sebagai solusi, Nofel yang sedang maju mencalonkan diri sebagai Caleg DPR RI dari Partai Golkar di Dapil Jabar VI meliputi Kota Depok dan Kota Bekasi ini mengusulkan kepada Pemkot Depok agar membuat tim khusus guna menyelidiki permasalahan ini. Timsus yang dibentuk nantinya tak hanya melakukan penyelidikan, tetapi juga membenahi akar permasalahan hingga tak terulang lagi kedepannya.
“Pertama harus dibuat Timsus untuk mencari dalang dari siapa kejahatan ini. Kedua, untuk kedepannya bisa ditunjuk bersama-sama suplier atau lembaga yang tepat untuk bisa menyalurkan makanan yang kiranya lembaganya tak melakukan hal serupa. Dan juga dokumentasinya harus jelas, sehingga ada kontrol. Karena kalau jumlahnya banyak dan tanpa kontrol ini jadi sarang korupsi kembali,” pungkas Novel. (adv)
