RADARBEKASI.ID, BEKASI – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi 2024 senilai Rp7,3 triliun tidak akan mencukupi kebutuhan. Oleh karena itu, pemerintah daerah masih membutuhkan bantuan anggaran dari sumber lain.
APBD Kabupaten Bekasi 2024 sebesar Rp7,3 triliun disetujui DPRD melalui rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Selasa (28/11) malam. Jumlah tersebut meningkat Rp251 miliar dibandingkan APBD Perubahan 2023.
“Alhamdulillah seluruh fraksi menyetujui terkait RAPBD 2024 ini dengan pembahasan yang telah dilakukan melalui badan anggaran. Dukungan kami agar APBD ini bisa dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik Qodratullah.
Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi, APBD 2024 ditetapkan sebesar Rp7.370.064.007.622 (selengkapnya lihat infografis). APBD 2024 tetap memprioritaskan tiga sektor.
“Sektor infrastruktur, pendidikan dan kesehatan masih menjadi prioritas kami. Dan harus ada percepatan yang direalisasikan,” ujar Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan.
Dengan persetujuan APBD 2024, lelang kegiatan dapat segera dilaksanakan. Dengan demikian, program pemerintah dapat berjalan pada awal tahun depan.
“Dengan disetujuinya APBD 2024 ini, maka untuk infrastruktur ini, lelang sudah bisa digelar dan awal tahun programnya sudah dapat berjalan,” tegas Dani.
Dani menekankan bahwa pembangunan tidak hanya bergantung pada APBD. Pihaknya berkomitmen untuk memaksimalkan sumber keuangan lain, seperti CSR perusahaan dan dana umat melalui Baznas.
“Sumber keuangan lainnya pun akan terus dimaksimalkan seperti halnya bantuan dari kementerian-kementerian,” ucap Dani.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi, Hudaya, menyatakan bahwa meskipun terjadi kenaikan APBD dibanding sebelumnya, masih banyak kebutuhan yang perlu dimaksimalkan. Oleh karena itu, pihaknya akan berupaya mencari anggaran tambahan.
“Kalau dilihat angka memang besar sekitar Rp7,370 triliun. Namun kalau untuk usulan yang mengacu dari ajuan masyarakat masih kurang jauh. Oleh sebab itu kami akan mencoba mengajukan bantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yaitu dari kementerian,” ucapnya. (and)
