RADARBEKASI.ID, BEKASI – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mendapatkan rekomendasi untuk terus menggali potensi pendapatan daerah dengan kerjasama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Selain pajak daerah, retribusi daerah menjadi sumber pendapatan daerah, yang secara langsung mendukung pembangunan baik infrastruktur dan kepentingan dalam kemasyarakatan.
“Hasil rekomendasi kami baik dari Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, dinas-dinas penghasil harus lebih maksimal bekerja dalam mencapai target pendapatan asli daerah (PAD),” ungkap Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha, kepada Radar Bekasi, Minggu (3/12).
Pria yang akrab disapa ADN menyampaikan keyakinannya bahwa meskipun kondisi perekonomian sedang tidak stabil, semangat kerja dan upaya maksimal dalam pendataan para wajib pajak dapat menjadi kunci peningkatan pendapatan daerah.
Menurut informasi yang diterima oleh Aria, pencapaian target pajak daerah sebesar Rp2,4 triliun menuju penghujung tahun baru sudah mencapai Rp2,141 triliun atau setara dengan 88,13 persen.
Sebagai partai mayoritas di parlemen, Aria menegaskan bahwa jika target pendapatan tidak tercapai, langkah tegas diperlukan. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Partai Gerindra ini meminta Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan, untuk memberikan sanksi kepada jajaran dinas penghasil yang tidak mampu mencapai target pendapatan daerah.
“Karena kalau dinas penghasil tidak maksimal, nantinya keuangan daerah juga bisa terganggu. Terlebih untuk belanja kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan, menuturkan pencapaian pajak daerah masih terus berjalan. Ia yakin target pajak daerah 2023 bisa tercapai dengan sisa waktu tiga minggu ini.
“Kami masih yakini bisa tercapai. Dan ke depan saya juga akan melakukan evaluasi di mana lemahnya para birokrat. Kemudian sektor pajak apa yang memang lemah. Apabila sudah diketahui nantinya dapat dicarikan solusi demi tercapainya pendapatan daerah,” pungkas Dani. (and)
