Berita Bekasi Nomor Satu

DPRD Beri Atensi Demo Siswa SMAN 5

Disdik Jabar Didesak Serius Petakan Masalah

DPRD Kota Bekasi
ILUSTRASI : Petugas keamanan berjalan melintas didepan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, belum lama ini. Sejumlah anggota dewan mengeluh karena menurun nya uang saku perjalanan dinas. RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Aksi demonstrasi puluhan siswa SMAN 5 Kota Bekasi pada Jumat (8/12) lalu rupanya ternyata terdengar hingga ke gedung dewan. Komisi IV DPRD Kota Bekasi mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi di SMAN 5 secara komprehensif.

“Dinas Pendidikan Provinsi harus benar-benar memetakan persoalan-persoalan yang ada,” tegas Anggota Komisi IV, Heri Purnomo kepada Radar Bekasi, kemarin.

Dari informasi yang didapat wartawan koran ini, pemicu puluhan siswa kelas X, XI, XII, SMAN 5 berani melakukan demonstrasi karena menyangkut transparansi pihak sekolah dalam mengelola sumbangan pendidikan/kegiatan. Selain itu, para siswa juga meminta pihak sekolah menyelenggarakan class meeting.

Menanggapi ini, Heri meminta jajaran Disdik Provinsi Jawa Barat betul-betul memetakan persoalan yang terjadi di tingkat SMA/K. “Walaupun ranahnya bukan ranah kami di Kota ya, tapi bukan berarti kami tidak memberikan catatan soal itu,” tambahnya.

Kepala SMAN 5 Kota Bekasi, Waluyo saat dikonfirmasi menampik adanya sejumlah pungutan untuk kegiatan siswanya.

“Terkait dengan pungutan, kita sama sekali tidak ada pungutan,” katanya.

Sementara untuk nominal sumbangan pendidikan Rp8 juta selama satu tahun, Ia menyebut nominal tersebut sudah disepakati oleh komite sekolah sejak periode kepala sekolah sebelum dirinya. Berdasarkan keterangan Waluyo, ia menyebut bahwa dirinya baru menjabat sebagai Kepala Sekolah pada bulan September lalu.

Ia meyakinkan tidak menaikkan uang sumbangan. Terkait dengan orangtua atau wali siswa SMAN 5 Kota Bekasi, dipastikan sejauh ini tidak ada komplain.

“Terkait dengan angka nominal sumbangan, itu sudah dibicarakan oleh komite, dan itu pun pada jamannya kepala sekolah sebelum saya,” ungkapnya.

Belum lama ini Waluyo bercerita ada salah satu orangtua siswa yang komplain dengan sumbangan pendidikan tersebut. Saat itu pihak sekolah mengklarifikasi kepada salah satu orangtua mengenai kesanggupan menyumbang pada saat anaknya masih duduk di kelas 10, sampai saat ini anaknya duduk di kelas 11 belum memberikan sumbangan sama sekali.

Waluyo meyakinkan bahwa latarbelakang ekonomi orangtua siswa tersebut relatif mampu.

Sedangkan terkait pelaksanaan Class Meet, sambungnya, itu telah diputuskan pada tanggal 19, 20, dan 21 Desember mendatang. Ditetapkan setelah melalui pengkajian.

“Begitu selesai PAS (penilaian akhir semester), maka disini ada dua kegiatan. Pertama pengolahan nilai hasil ujian, kedua pembelajaran semester kedua supaya anak-anak tidak dikorbankan,” tambahnya.

Diketahui, PAS di SMAN5 Kota Bekasi memamg dilaksanakan sepekan lebih awal jika dibandingkan dengan sekolah lain. Hal ini dipilih sebagai opsi menyelesaikan pembelajaran semester dua yang hari pembelajarannya dinilai kurang setelah dilakukan analisis oleh pihak sekolah.

Terhadap kondisi ini, Dewan Pendidikan (DP) Kota Bekasi belum bisa berkomentar banyak sebelum mendengar keterangan dari pihak sekolah. “DP harus dengar dulu dari sekolahnya,” singkat Ketua DP Kota Bekasi, Ali Fauzie.

Sebelumnya, dari sejumlah informasi yang didapat, para justru menuntut transparansi pihak sekolah terkait penggunaan sejumlah sumbangan kegiatan.

“Sebelum ganti kepala sekolah, memang ada uang sumbangan Rp 300 ribu per bulan. Sekarang dipukul per tahun Rp 8 juta. Kalau dibagi 12 bulan, jatuhnya sekarang uang sumbangan Rp 600 ribu. Nai dua kali lipat,” kata salah seorang perwakilan siswa, D.

D menjelaskan, saat ini pembiayaan kegiatan organisasi kesiswaan yang sebelumnya ditanggung pihak sekolah, telah sepenuhnya menjadi beban para siswa. Pungut yang harus dibayar berkisar Rp 350-700 ribu.

“Dana PPCP Rp 350 ribu untuk panitia dan Rp 700 ribu untuk peserta. Dana LDKS Rp 550 ribu untuk panitia dan peserta. Dana Regen Rp 550 ribu untuk panitia dan peserta,” jelas DS.

D juga mengaku mendengar keluhan terkait kewajiban membayar sumbangan ke sekolah Rp 8 juta. Dia mengatakan menerima informasi dari adik-adik kelasnya yang kartu ujiannya ditahan lantaran belum membayar sumbangan ke sekolah.

“Awalnya tuh emang kebijakan-kebijakan beliau harmless, tapi kok makin ke sini jadi sangat membebani dan merugikan murid-muridnya. Mulai dari masing-masing anak yang wajib bayar Rp 8 juta per tahunnya,” jelas DS.

“Dan bahkan karena baru-baru ini ada PAS (penilaian akhir semester), banyak kasus anak-anak kelas 10 dan 11 yang kartu ujiannya ditahan sama sekolah dengan alasan mereka belum bayar. Kemarin itu baru saja ada orang tua yang ngadep sama kepala sekolah dan wakil kepala sekolah karena kartu ujian anaknya ditahan dengan alasan belum bayar,” terang DS.(sur)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin