RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menargetkan Zero New Stunting pada tahun 2024 ini. Beberapa upaya untuk memperbaiki penanganan dan pendataan stunting telah berjalan, mulai dari membeli alat, memberikan makanan ekstra, hingga menaikkan bantuan operasional tiap Posyandu. Anggaran yang dikeluarkan dengan harapan memperbaiki data, serta menangani kasus stunting ini tidak boleh sia-sia.
Data sebaran stunting milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut angka prevalensi Stunting di Kota Bekasi tahun 2023 kemarin sebesar 3.4 persen. Tercatat 4.575 kasus stunting dari total 133.133 Balita, 3.449 anak diantaranya pendek dan 1.126 anak sangat pendek.
Sementara di tahun 2024, prevalensi Stunting Kota Bekasi tercatat turun menjadi 2,6 persen. Tercatat 3.867 anak stunting dari total 148.788 Balita, 2.966 anak diantaranya pendek dan 901 sangat pendek.
Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Daradjat Kardono menyampaikan bahwa tahun 2023 lalu pihaknya telah menggelar rapat dengan Dinas Pendidikan (Dinkes) Kota Bekasi terkait dengan perbaikan data stunting. Pasalnya, di lapangan nampak kader posyandu menggunakan timbangan sederhana atau alat sederhana lainny untuk menimbang, mengukur panjang badan, hingga mengukur lingkar kepala Balita di Kita Bekasi.
Hasil rapat antara Komisi IV dan Dinkes Kota Bekasi menghasilkan keputusan agar Posyandu diberikan alat yang lebih baik berupa Antropometri, alat ini disebut telah terdistribusikan dan mulai digunakan awal tahun ini oleh kader Posyandu di Kota Bekasi. Daradjat menilai pemberian antropometri ini penting untuk mendapatkan data yang valid.
Alat ini dapat digunakan untuk menimbang berat badan, mengukur panjang badan, hingga lingkar kepala Balita. Tidak memungkinkan data kasus stunting sebelumnya akan terkoreksi dengan hasil pendataan yang terbaru.
“Dua tiga bulan ke depan kita akan lihat bagaimana trennya, kan posyandu itu setiap bulan ya, nah sekarang mereka sudah mulai menggunakan alat tersebut. Nanti kita lihat antara data yang diambil dengan alat yang lebih baik,” katanya.
Selain peralatan, ia menyampaikan bahwa biaya operasional Posyandu juga telah diputuskan naik, dari Rp5 juta untuk setiap Posyandu dalam setahun, menjadi Rp12 juta. Tahun ini pemberian makanan tambahan juga telah dianggarkan dan dibicarakan bersama dengan OPD terkait.
“Mudah-mudahan ini akan meningkatkan kinerja para kader Posyandu,” ungkapnya.
BACA JUGA: Cegah Stunting dengan Pijat Bayi?
Rapat Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD juga disebut telah membahas urgensi penambahan peralatan lain untuk Posyandu, seperti sarana laptop untuk fasilitas penginputan data. Uang yang dikeluarkan untuk menyelesaikan permasalahan pendataan dan kasus stunting yang ada di Kota Bekasi tidak boleh sia-sia.
Salah satunya, terkait dengan pengoperasian antropometri yang telah diberikan ke tiap Posyandu.
“Pasti, saya minta kepada Puskesmas maupun Dinkes untuk mendampingi supaya mereka bisa terbiasa dengan alat yang baru,” tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi, Ika Indah Yarti menyampaikan bahwa pencegahan stunting ini sangat penting diketahui oleh masyarakat. Terkait dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, ia menyebut intervensi dilakukan sejak masyarakat menjadi Calon Pengantin (Catin) hingga memiliki anak diatas usia lima tahun.
“Maka bila ada Catin itu kita input di aplikasi Elsimil. Jadi kita bergerak untuk Stunting itu sejak mulai Catin, dari hulu sampai hilirnya itu (saat anak usia) Balita,” ungkapnya. (sur)
