RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sepuluh halte ‘cantik’ di Kota Bekasi bikin bergidik. Dikhawatirkan terjadi penyelewengan anggaran terhadap puluhan halte yang menghabiskan uang hingga Rp1,6 miliar ini. Meskipun, uang negara miliaran rupiah tersebut diyakini bisa dipertanggungjawabkan dengan konsep Smart dan Modern halte yang menyediakan berbagai fitur dan fasilitas.
Sepuluh halte dengan beberapa fitur menjadi perhatian publik pada awal tahun 2024 ini. Anggaran untuk pemeliharaan halte tersebut beragam, nilai kontraknya mulai dari Rp 133 hingga Rp 179 juta, dikerjakan menjelang tutup tahun.
Sedianya, masyarakat Bekasi bisa bangga dengan halte ‘cantik’ tersebut. Konsepnya tidak main-main untuk menjadi ruang publik yang Smart dan informatif. Selain bentuknya bangunannya yang estetik, halte tersebut juga dilengkapi dengan papan informasi kota, terkoneksi dengan jaringan Area Traffic Control System (ATCS), USB Charger, fasilitas penyandang disabilitas, CCTV, GPS Tracking untuk mengetahui keberadaan bus yang hendak digunakan oleh calon penumpang, hingga Wifi yang dapat digunakan untuk memesan tiket secara online.
Namun, ada beberapa hal yang dapat dilihat secara kasat mata membuat publik bertanya. Diantaranya adalah berdirinya halte baru yang jaraknya berdekatan dengan halte lama, serta bangunan halte yang nampak memakan sebagian area pedestrian untuk pejalan kaki.
Kemarin, puluhan mahasiswa mendatangi kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi untuk meminta transparansi anggaran halte ‘sultan’ di Kota Bekasi. Puluhan mahasiswa ini kuat menduga ada penyelewengan anggaran halte tersebut.
Koordinator aksi, Muhammad Bayu menyampaikan bahwa pihaknya menemukan dua anggaran pemeliharaan halte dalam satu tahun anggaran, digunakan untuk memelihara beberapa halte yang sama. Salah satu contohnya adalah halte SMPN 2 Kota Bekasi, halte ini masuk dalam anggaran pemeliharaan pada bulan April 2023, juga menjadi salah satu halte yang dilakukan pemeliharaan pada bulan November 2023 hingga menjadi halte berkonsep Modern dan Smart.
“Jadi ada dua anggaran di tahun yang sama,” katanya.
Diketahui, pagu anggaran pemeliharaan halte pada April 2023 sebesar Rp200 juta untuk pemeliharaan 32 titik halte, dengan nilai kontrak sebesar Rp 198,6 juta.
Hasil penelusuran di lapangan kata Bayu, beberapa fasilitas halte ditemukan tidak berfungsi. Diantaranya lampu, USB Charger, serta Audio Sound. Kemudian, ia juga menyoroti halte di kawasan Jalan Jend. Sudirman yang letaknya berdekatan antara halte lama dengan halte yang baru.
“Kalau kita melihat itu dugaannya ada tindak pidana korupsi. Karena disitu pada tahun anggaran yang sama, dengan judul yang sama, yang 32 itu di bulan April, yang 10 itu di bulan November,” tambahnya.
BACA JUGA: Halte Keren Mulai Bertengger
Pihaknya mendesak transparansi anggaran perawatan 10 dan 32 halte di tahun 2023 tersebut. Mendesak Dishub Kota Bekasi memberikan penjelasan secara detail pembangunan halte yang baru, dimana anggaran perawatan halte nyatanya berbuah pembangunan halte baru. Massa juga mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk melakukan audit investigasi dalam kasus ini.
Kepala Dishub Kota Bekasi, Zeno Bachtiar menyampaikan bahwa halte baru tersebut merupakan rehabilitasi untuk meningkatkan fungsi halte yang sebelumnya. Dia menegaskan, sistem pengelolaan keuangan telah dijalankan secara transparan, terlihat oleh siapapun untuk mengawasi kerja pemerintah. Ia menegaskan bahwa anggaran untuk merehabilitasi 10 halte akhir tahun kemarin berkisar mulai dari Rp 133 juta sampai Rp170 juta.
“Penting bagi kami selaku Kadishub untuk mempertanggungjawabkan anggaran itu. Tapi kita lihat, pertanggungjawaban anggaran dengan fisik bangunan itu mengusung (konsep) Smart halte,” ungkapnya.
Ia menjabarkan, halte tersebut terhubung dengan CCTV serta dilengkapi dengan berbagai fitur.
Terkait dengan keberadaan halte lama dan halte baru yang berdekatan, ia menyampaikan bahwa pembangunan halte baru di dekatnya telah disesuaikan dengan kajian lalu lintas, menggunakan pendekatan transportasi. Halte lama yang saat ini masih berdiri, akan dihapuskan dari daftar aset milik daerah.
“Dengan proses sesuai kaidah pengelolaan aset barang milik daerah,” ucapnya.
Sementara terkait dengan halte baru yang memakan sebagian area pedestrian, pihaknya disebut telah berupaya untuk tidak mengganggu area pedestrian. Hal itu dibuktikan dengan kondisi halte di beberapa titik yang pedestriannya tetap terjaga dan berfungsi.
“Di beberapa titik karena bangkitan lalu lintas disitu menunjukkan bangkitan tarikan terbesar, mau tidak mau. Tapi kita tetap mengeliminir sejauh mungkin terganggunya pedestrian,” tambahnya.
Dugaan tindak pidana korupsi dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya adalah ketidaksesuaian antara anggaran yang dialokasikan dengan hasil pekerjaan.
Koordinator Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman mengatakan bahwa penjelasan dan transparansi penggunaan anggaran sangat diperlukan dalam hal ini. Temuan massa terkait dengan tidak berfungsinya beberapa fasilitas halte mengindikasikan adanya penyelewengan.
“Temuan mahasiswa terkait dengan fasilitas halte yang tidak berfungsi seperti lampu, Charger, dan Sound Audio menjadi indikasi potensial adanya penyimpangan,” katanya.
Respon cepat dari pihak berwenang seperti Kejari Kota Bekasi, Wali Kota Bekasi, hingga DPRD Kota Bekasi diperlukan guna menindaklanjuti dugaan korupsi tersebut. Menurutnya, penggunaan anggaran yang efektif dan akuntabel merupakan kunci dalam pencegahan praktik korupsi.
“Pemeliharaan yang efektif dan akuntabel adalah kunci untuk mencegah praktik korupsi dalam proyek-proyek pemerintah,” tambahnya. (sur)
