RADARBEKASI.ID, BEKASI -Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi meminta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum untuk tak gengsi mengakui jika tidak mampu melakukan perbaikan permanen pada tanggul-tanggul kritis yang tersebar sepanjang aliran Sungai Citarum.
Berdasarkan data BBWS yang disampaikan ke Komisi III Kabupaten Bekasi, tercatat sekitar 50 titik tanggul kritis mulai dari Kedungwaringin sampai Muaragembong.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Uryan Riana, mengatakan bahwa BBWS Citarum sebaiknya mengakui ketidakmampuannya agar Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat mengalokasikan anggaran untuk perbaikan.
Saat ini, Pemkab Bekasi tidak dapat mengalokasikan anggaran karena kewenangannya berada di BBWS Citarum. Keadaan ini dapat membahayakan masyarakat di sekitar tanggul kritis.
“Kalau tidak mampu jangan gengsi, akhirnya dibiarkan. Kan yang kena dampaknya bukan dia, bukan orang pusat, bukan orang provinsi, tapi orang Kabupaten Bekasi,” ujar Uryan kepada Radar Bekasi, Rabu (31/1).
Uryan menyarankan agar BBWS Citarum dapat menjalin Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemkab Bekasi untuk mendapatkan dukungan bersama dalam menangani persoalan tanggul kritis.
Dengan adanya MoU, keduanya dapat berbagi tanggung jawab dan anggaran. Hal ini akan memudahkan penanganan masalah tanggul kritis di sepanjang aliran Sungai Citarum.
“Leading sektornya Dinas SDABMBK, sebenarnya bisa seperti itu. Melakukan control bareng, lalu ngumpulin data titik tanggul kritis, kemudian analisa penanggulangan recovery seperti apa. Setelah itu sharing dan tanggungjawab, mana BBWS, mana Kabupaten Bekasi, maupun provinsi,” terangnya.
BACA JUGA: Empat Titik Tanggul Sungai Citarum Kritis, Muaragembong Rawan Banjir
Berdasarkan data yang diberikan BBWS Citarum saat Komisi III kunjungan kerja, terdapat sekitar 50 titik tanggul kritis di sepanjang aliran Sungai Citarum di wilayah Kabupaten Bekasi.
Beberapa titik telah mendapatkan perbaikan permanen seperti di Kampung Babakan Banten, Pebayuran. Sementara beberapa lainnya masih dalam rencana perbaikan permanen di Cabangbungin. Penanganan serius terhadap tanggul kritis dianggap penting mengingat Kabupaten Bekasi merupakan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara.
“Kalau ini tidak difasilitasi oleh BBWS, kami tidak bisa memberikan anggaran untuk melakukan perbaikan tanggul, karena ini bukan kewenangan kami. Saya bilang tolong segera diperbaiki, karena Kabupaten Bekasi ini salah satu yang menjadi objek vital. Jawaban BBWS, anggarannya terbatas yang ada di Kemen PU,” kata Uryan.
Bila tanggul kritis tidak segera ditangani, maka berpotensi terjadi banjir seperti yang terjadi pada 2020 dan 2021 yang sangat merugikan. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi 2021, ujar Uryan, kerugian akibat bencana banjir mencapai triliunan rupiah.
“Kawasan industri, pertanian, dan tambak kebanjiran. Bahkan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah daerah seperti jalan, jembatan, gedung sekolah, rusak. Itu membebani APBD, hal ini harusnya segera ditanggapi oleh BBWS Citarum maupun Ciliwung Cisadane, supaya tanggungjawab mereka ini ada di Kabupaten Bekasi,” ucapnya.
Diharapkan agar pihak BBWS Citarum maupun Ciliwung Cisadane tidak melepaskan tanggung jawab atas bencana, khususnya banjir yang sering melanda Kabupaten Bekasi.
“Jangan sampai mereka itu lepas tangan atas bencana yang sering melanda Kabupaten Bekasi, yaitu banjir. Kami bukan tidak bisa merapikan atau membuat tanggul itu lebih baik. Tapi sekali lagi itu bukan kewenangan kami,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi, Sukmawati menyampaikan, mengenai tanggul kritis di sepanjang aliran sungai Citarum, pihaknya telah mengirim surat resmi kepada BBWS Citarum. Surat tersebut bertujuan untuk meminta penjelasan secara langsung terkait penanganan tanggul kritis yang tersebar di sepanjang aliran Sungai Citarum hilir.
Sukmawati menambahkan bahwa BBWS Citarum memberikan keterangan bahwa pemerintah pusat saat ini sedang melakukan pembangunan Waduk Cibeet dan Cijuray yang terletak di Bogor.
“Kalau itu selesai berarti air yang mengalir ke Sungai Citarum tidak akan seperti sekarang. Makanya mereka menyelesaikan permasalahan di sumber air yang masuk ke Sungai Citarumnya dulu. Untuk sementara tanggul-tanggul kritis di sungai Citarum itu sudah dilakukan perbaikan darurat, menggunakan dolken sama sandwich,” katanya.
Dirinya meyakini bahwa tanggul darurat yang sedang dibangun saat ini mampu menahan air kiriman dari hilir, terutama pada saat intensitas hujan tinggi. Kepercayaan ini didasarkan pada fakta bahwa tanggul darurat tersebut dibangun menggunakan dolken, kecuali hanya dalam kasus tertentu yang menggunakan tumpukan karung. Oleh karena itu, dirinya berharap agar pembangunan waduk dapat segera diselesaikan.
“Kita berharap pembuatan tanggul bisa selesai untuk mengurangi air sampai ke hilir. Karena kalau kita perbaiki bisa berapa kilo sampai ke laut,” ucapnya.
Sayangnya, Sukmawati tidak dapat memberikan angka pasti mengenai jumlah tanggul kritis di sepanjang aliran Sungai Citarum. “Secara persisnya saya nggak ingat, tapi ada di Cabangbungin, Muaragembong. Kritis itu dalam arti kata cuma rusak ringan, sedang, dan berat. Rusak ringan dan sedang misalnya sudah mulai tipis tanggulnya. Kalau rusak berat hanya beberapa saja dan sudah ditangani,” ungkapnya. (pra)
