RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) mengaku telah melakukan pemantauan harga dan ketersediaan beras yang dilaporkan naik dan langka.
Pemantauan berbagai komoditas pangan ini juga penting dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) guna memastikan ketersediaannya pada bulan Ramadhan nanti.
Ketersediaan dan harga beras di Kota Bekasi dikeluhkan oleh masyarakat dan pelaku usaha. Bagi pelaku usaha seperti Warteg, komoditas beras adalah bahan baku paling pokok, dan sulit untuk disiasati.
Kenaikan harga beras beberapa waktu ini dibenarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) hasil pemantauan di pasar serta agen beras.
“(Persediaan) Beras ada, harga dari penggilingan atau pabrik itu sudah tinggi,” katanya Analis Perdagangan pada Disdagperin Kota Bekasi, Eko Wijatmiko.
BACA JUGA: Kenaikan Harga Beras: Pedagang di Bekasi Alami Modal Bertambah, Keuntungan Berkurang
Beberapa faktor yang ditengarai mengerek naik harga beras. Faktor tersebut diantaranya belum memasuki masa panen raya, serta harga beras sudah terpantau tinggi sejak dari tingkat produsen.
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa besar kemungkinan harga beraskan mengalami penurunan saat beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) didistribusikan oleh Bulog.
“Kita sudah lakukan pemantauan terhadap agen beras, tinggal nunggu dari Bulog saja untuk penetrasi pasar beras (medium),” tambahnya.
Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) Kita Bekasi memastikan ketersediaan bahan pangan secara umum masih dalam kondisi aman. Saat ini, DKPPP tengah mempersiapkan beberapa upaya guna memastikan ketersediaan bahan pangan menjelang Ramadan yang akan jatuh pada awal bulan Maret mendatang.
“Secara umum ketersediaan bahan pokok masih aman, begitu juga ketersediaan beras. Semoga kedepannya juga masih aman,” ungkap kepala DKPPP Kota Bekasi, Herbert Panjaitan.
BACA JUGA: Harga Beras Melangit
Beberapa upaya yang telah dipersiapkan yakni pelaksanaan kegiatan pasar murah, pengawasan keamanan pangan di pasar modern dan ritel, serta distribusi cadangan pangan daerah.
Untuk pelaksanaan pasar murah, DKPPP telah berkomunikasi dengan Dinas Pengan Provinsi Jawa Barat dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
“Untuk jadwal (pasar murah) sedang kita koordinasikan dengan provinsi, nanti provinsi yang akan menentukan jadwalnya,” tambahnya.
Kemarin, Presiden Joko Widodo memastikan harga beras turun dalam dua pekan kedepan. Permasalahan Supply yang menjadi salah satu faktor sudah diselesaikan dengan mengirimkan beras dari Perum Bulog ke daerah.
Perum Bulog juga telah mengubah ketentuan pendistribusian beras SPHP menjadi lebih fleksibel sampai dengan bulan Maret nanti. Permintaan distribusi beras ke setiap toko dan ritel tidak lagi dibatasi. (Sur)
