RADARBEKASI.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) per Januari 2024 tembus Rp 96,4 triliun. Di antaranya untuk keperluan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 dan bayar gaji pensiunan.
“Sampai dengan Januari ini realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 96,4 trilun atau 3,9 persen dari pagu sudah dibelanjakan di bulan Januari,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Kamis (22/2/2024).
Lebih lanjut Bendahara Negara ini merinci realisasi tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang mencapai Rp 44,8 triliun atau 4,1 persen dari pagu dipengaruhi oleh belanja yang berurusan dengan Pemilu.
BACA JUGA: Catat, Kenaikan Gaji ASN Pembayarannya Dirapel Maret, Ini Alasan Kemenkeu
“Belanja non K/L mencapai Rp 51,6 triliun atau 3,8 persen dari pagu dipengaruhi oleh realisasi pembayaran manfaat pensiun,” lanjutnya.
Menkeu menyebut, belanja pemrintah pusat pada Januari ini lebih tinggi dibandingkan dengan bulan yang sama pada Januari tahun 2022 dan 2023. Meskipun relatif hampir sama dengan situasi dengan tahun 2021.
Tentunya, kata Menkeu, hal ini menggambarkan tren belanja pada bulan Januari dan karena pada tahun ini ada pemilu.
“Memang dipengaruhi oleh akselerasi belanja yang berhubungan dengan pemilu. Jenis belanja pegawai pada Januari 2024 ini meningkat mencapai Rp 15,3 triliun dibandingkan dengan realisasi pada Januari 2023 yang sebesar Rp 12,3 triliun,” jelasnya.
Adapun rinciannya, untuk gaji dan tunjangan sebesar Rp 10,3 triliun dan lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pembayaran gaji serta tunjangan pada tahun 2023 yang hanya sebesar Rp 9,8 triliun.
Kemudian untuk tunjangan kinerja, honorarium lembur, dan lain-lain meningkat lebih dari dua kali lipat, yaitu mencapai Rp 5 triliun dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar Rp 2,3 triliun.
“Belanja pegawai K/L direalisasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN/TNI/Polri,” papar dia.
Sementara itu, untuk belanja barang, pada Januari 2024 tercapai Rp 12,9 triliun. Angka ini lebih tinggi dari tahun lalu yang mencapai Rp 10,1 triliun dan jauh melebihi tahun-tahun pada saat terjadinya Covid-19 yang tentu pada saat itu sangat terkendala.
Untuk belanja barang ini terutama dari Kementerian Agama Rp 4,6 triliun untuk pembayaran BOS, dan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Lalu, KPU sebesar Rp 1,7 triliun untuk pembentukan Badan Ad-Hoc, Pengawasan Masa Kampanye dan Penetapan Peserta Pemilu.
Kemudian, Polri sebesar Rp 1,3 Triliun untuk operasi keamanan, pengadaan/dukungan Logistik dan Kepolisian Perairan. Lalu, Bawaslu sebesar Rp 1 triliun untuk pengawasan pelaksanaan pemilu pusat, provinsi, dan kota/kabupaten.
“Kemenhan Rp 0,5 triliun untuk Harwat/Peningkatan BMN Matra Darat/Laut/Udara/Integratif dan Alutsista serta pelayanan kesehatan,” rincinya.
Sedangkan untuk belanja modal sebesar Rp 4,1 triliun pada Januari 2024 terutama digunakan untuk pembangunan irigasi, jalan dan jaringan oleh Kementerian PUPR senilai Rp 900 miliar.
Lalu, peralatan dan mesin senilai Rp 2,6 triliun untuk pengadaan sarana prasarana bidang hankam Polri. Serta gedung dan bangunan mencapai Rp 500 miliar terutama untuk sarpras bidang kesehatan Kementerian Kesehatan.
“Kalau kita lihat anomali di tahun 2021, pada saat itu terjadi carry over dari proyek yang ditunda tahun 2020. Jadi tahun 2021 bukan komparasi yang baik karena mencapai Rp 11,9 triliun,” tandasnya. (jpc)
