RADARBEKASI.ID, BEKASI – Statistik Kota Bekasi diatas kertas sudah relatif baik, angka-angkanya menjauh dari kondisi buruk setiap tahunnya. Tapi bukan berarti seluruhnya sudah cukup, masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus diselesaikan dalam realitas kehidupan masyarakat yang tinggal di kota metropolitan ini. Ketimpangan pendapatan, transportasi, banjir, kualitas pendidikan dan kesehatan, kemiskinan, serta aspek lainnya.
Data diawal tahun cukup membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dan penanam modal tersenyum. Bagaimana tidak, ekonomi Kota Bekasi tumbuh di angka 5,43 persen bersamaan dengan tumbuhnya setiap sektor lapangan usaha penyumbang Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) pada 2023 lalu, angkanya lebih tinggi dari 4,96 persen di tahun 2022.
Selanjutnya, dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bekasi pun masuk dalam kategori sangat tinggi, di angka 83,06 persen. Semua komponennya naik, mulai dari Usia Harapan Hidup (UHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), hingga pengeluaran riil per kapita.
Angka pengangguran turun ke 104.170 jiwa. Jumlah penduduk miskin juga turun ke angka 129,4 ribu jiwa, atau 4,10 persen. Sebagian besar ruas jalan di Kota Bekasi dalam kondisi baik, kondisi ini sangat mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di kota Bekasi saat memasuki usia 27 tahun.
Dalam berbagai kesempatan mendapat kedudukan terhormat, menerima berbagai penghargaan sebagai bentuk pengakuan terhadap kemajuan kota di berbagai aspek. Total 31 penghargaan di tahun 2023, dan sembilan penghargaan sudah digenggam di awal tahun 2024 ini.
Dibalik angka yang membanggakan, Kota Bekasi masih perlu memperbaiki kualitas infrastruktur hingga pelayanan masyarakatnya. Berbagai persoalan harus segera dijawab, mulai dari penataan dan kualitas lingkungan, kemacetan, kualitas layanan transportasi massal, hingga pengelolaan sampah.
Beberapa hal lain juga mesti dipikirkan betul-betul seiring dengan upaya pemerintah pusat dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim, stunting, serta menurunkan dan menjaga tingkat inflasi.
Apa yang menjadi PR bagi Kota Bekasi ini juga disampaikan langsung oleh Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad.
BACA JUGA: Jam Kerja Pegawai Pemkot Bekasi Berubah Selama Ramadan, Ini Rinciannya
“PR yang harus kita sikapi tentunya pertama terkait dengan penataan lingkungan perkotaan, infrastruktur, juga kita ingin kota ini lebih cantik kedepan, lebih bermartabat,” katanya.
Catatan Radar Bekasi terkait dengan penataan kota dan infrastruktur ini diantaranya terkait dengan akses pejalan kaki yang belum tersedia seluruhnya di sepanjang ruas jalan kota, berikut dengan titik-titik pedestrian yang tak terawat. Selanjutnya adalah keberadaan kabel utilitas yang masih menggantung dari satu tiang ke tiang lain, beberapa waktu lalu memakan korban.
Terkait dengan lingkungan, kota ini kerap dirundung polisi udara, bencana banjir yang kerap mengganggu kenyamanan masyarakat. Perbaikan infrastruktur untuk menangani banjir pun diakui akan menjadi perhatian utama meskipun memimpin dalam waktu singkat.
“Itu juga menjadi perbaikan infrastruktur kita, dengan waktu yang terbatas saya upayakan yang paling optimal,” ucapnya.
Pekerjaan rumah selanjutnya adalah sektor transportasi, upaya perbaikan dibutuhkan untuk mendukung kenyamanan masyarakat. Gani menyebut ada efek domino yang dapat dicapai dalam hal transportasi ini, diantaranya adalah mengatasi kemacetan, hingga perbaikan terhadap kualitas lingkungan.
Kota Bekasi baru saja menyelesaikan satu persoalannya menjelang hari jadi ke 27 pekan kemarin, 56 kelurahan sudah mendeklarasikan Open Defecation Free (ODF) atau bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Dengan begitu, dipastikan masyarakat di seluruh wilayah saat ini buang air besar di tempat semestinya, tidak lagi ada ‘helikopter’ di sepanjang saluran air atau sungai.
Fokus utama Pemkot Bekasi tahun ini terkait dengan penanggulangan kemiskinan ekstrim dan stunting. Catatan terakhir Radar Bekasi, ada lebih dari 686.544 jiwa warga miskin ekstrim serta 918 ribu jiwa warga masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Bekasi.
Masih ada warga dalam kategori miskin di kota metropolitan, dengan status upah minimum tertinggi tentu bukan kabar membanggakan.
Upaya pertama yang dilakukan saat ini adalah memverifikasi dan memvalidasi data tersebut, saat sedang berjalan. Kedepan semua program pemerintah akan menyasar warga yang masuk dalam kategori miskin ekstrim.
Selain itu stunting, Pemkot Bekasi mempunyai target New Zero Stunting di tahun 2024. Ada 4.575 kasus stunting, dengan prevalensi 3,4 persen dalam data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Perlu diintervensi lebih masif meskipun angkanya turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Kedua persoalan tersebut menjadi fokus tahun ini. Kerjasama dengan banyak pihak juga dilakukan untuk mengatasi keduanya.”(Fokus program tahun ini) masih kaitan dengan kita menurunkan kemiskinan ekstrim dan stunting, sebagai upaya kita menyiapkan generasi Indonesia emas 2045,” tambahnya.
Secara umum, fokus pembangunan pemerintah tahun ini berkaitan dengan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM).
BACA JUGA: Pelayanan Publik Diminta Ditingkatkan
Pertumbuhan Kota Bekasi diakui oleh Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin saat menghadiri rapat paripurna hari jadi Kota Bekasi secara langsung. Menurutnya, tidak berlebihan jika harus menyebut pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi termasuk yang terbaik di Jawa Barat, terutama di sektor infrastruktur.
Lebih dari satu transportasi massal melintas di Kota Bekasi, mulai dari Commuter Line yang lebih dulu hadir, disusul oleh LRT, Transpatriot sebagai moda transportasi dalam kota, serta BISKITA. Tidak lama lagi akan dilalui oleh MRT. Infrastruktur ini menjadi salah satu faktor yang menarik minat investor menanamkan modal selain dari keramahan masyarakat sebagai kota toleran.
“Tapi saya juga meminta agar pemerintah kota Bekasi memperhatikan perawatannya, jangan sampai ketidaknyamanan menjadi kekecewaan masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu, Bey juga mengingatkan pemerintah kota Bekasi terkait dengan program penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim. Ia meminta keduanya bisa segera diatasi dengan cara lebih proaktif, inovatif, kolaboratif, dan bekerja lebih keras lagi.
Terakhir, Bey juga menyinggung terkait dengan manajemen pengolahan sampah. Ia meminta agar pengolahan sampah dilakukan secara terpadu, mulai dari hulu sampai ke hilir.
Terkait dengan upaya ini, Bey menyebut bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan studi untuk Bekasi, Karawang, dan Purwakarta secara bertahap. Paling penting kata dia, penanganan sampah dilakukan dari hulu, mulai dari pemilahan sampah di tingkat rumah tangga.
“Pembangunan (teknologi RDF) InsyaAllah tahun depan, tahun ini studinya. Kalau bisa sampah itu dari hulu, jadi masyarakat juga mengolah sampah dari hulu,” tambahnya.
Sementara itu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Saifuddaulah memaparkan sederet PR Pemkot Bekasi yang harus diselesaikan. Dimulai dari masalah paling besar yakni bencana banjir, hampir setiap tahun masyarakat Kota Bekasi di beberapa wilayah menjadi korban banjir.
Saifuddaulah menyampaikan bahwa Kota Bekasi telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang drainase. Hanya saja, Peraturan Wali Kota (Perwal) terkait dengan Set Plan tata air yang amanah Perda tersebut belum juga terealisasi, teknis penataan drainase sedianya akan dimulai dengan merujuk pada Perwal tersebut.
Hal ini diakui telah disampaikan dalam berbagai kesempatan bersama dengan pemerintah kota.
“Ini sangat penting. Walaupun kita tahu Bekasi ini kota yang potensi rawan banjirnya tinggi, tapi paling tidak kita harus belajar,” katanya.
Pada sektor pendidikan, peningkatan kualitas adalah PR penting. Pekerjaan rumah yang harus diselesaikan mulai dari menambah infrastruktur pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya, serta menyelesaikan kekurangan tenaga pengajar atau guru yang saat ini dialami oleh Kota Bekasi.
“Karena memasuki RKPD tahun 2025 dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dalam hal pendidikan, ini lah kemudian bagaimana dalam kaitan infrastruktur pendidikan yang ada ini harus ditambah,” ucapnya.
Sementara di sektor kesehatan, ia menyoroti perbaikan kualitas pelayanan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI). Untuk pemerintah daerah, PR kedepan adalah meningkatkan status RSUD tipe D yang saat ini ada menjadi tipe C, serta meningkatkan Puskesmas yang sudah beroperasi menjadi RSUD tipe D.
Selain kualitas menurutnya, pembangunan infrastruktur di tengah masyarakat dinilai sudah relatif baik. Dengan begitu, Pemkot Bekasi perlu memfokuskan pada kualitas pelayanan masyarakat dalam hal pendidikan, kesehatan.
“Usia 27 kan sudah mulai dewasa ya, dan memang PR perbaikan infrastruktur tetap kita benahi, tapi kalau saya lihat sudah mungkin mendekati 70 persen lah di lingkungan warga ya,” tambahnya.
Satu hal yang tidak kalah penting kata dia, yakni meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Masifnya pembangunan infrastruktur bukan tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat, misalnya potensi bencana banjir yang meningkat, penurunan kualitas lingkungan, hingga kesenjangan ekonomi antara masyarakat di satu wilayah dengan masyarakat di wilayah lainnya. Apalagi, tanpa didasari pada perencanaan ruang yang detail dan tepat.
Peneliti Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro menyampaikan bahwa dalam konteks pembangunan harus disadari bahwa selama ini dilakukan dengan orientasi pertumbuhan ekonomi. Padahal tidak sesederhana itu, ada banyak hal yang harus diperhatikan, termasuk dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat di satu wilayah.
Tidak kalah penting, pembangunan di satu wilayah juga perlu mengedepankan kelangsungan hidup serta menghidupi masyarakat lokal.
“Tren kedepan itu sudah coba diramaikan, dihidupkan kembali pembangunan yang humanis, pembangunan beraspek kebudayaan. Artinya pembangunan itu menjadi Tools, alat yang menghidupkan manusia itu sendiri, bukan pada kualitas ekonomi,” ungkapnya.
Memperhatikan aspek pembangunan dari berbagai aspek ini juga penting untuk menentukan posisi dan peran strategis Kota Bekasi saat Jakarta sudah benar-benar tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara (IKN). Sebagai daerah penyangga pusat ekonomi nasional nantinya, Kota Bekasi bisa ambil peran menjadi Supporting Jakarta.
Kota Bekasi bisa menjadi pendukung aktivitas ekonomi nasional dengan mengembangkan wilayah pergudangan sampai kawasan hunian. Praktiknya sudah nampak, ada beberapa titik menjadi kawasan gudang besar di Kota Bekasi, juga tidak sedikit warga yang tinggal di Kita Bekasi saat ini bekerja di Jakarta.
Pada kondisi ini, sektor transportasi penting untuk dikembangkan dengan maksimal, layanan transportasi harus makin nyaman untuk mendukung mobilitas masyarakat sehari-hari.
“Ketika menjadi supporting Kota Jakarta, maka kota-kota penyangga harusnya bisa menyediakan transportasi publik yang baik,” tambahnya.
Catatan Radar Bekasi, ada beberapa persoalan dalam sektor transportasi. Dimulai dari masih banyaknya kawasan permukiman warga yang tidak dilalui oleh angkutan umum, tidak adanya jalur khusus bagi transportasi massal membuat masyarakat harus ikut merasakan kemacetan meski sudah berpindah dari penggunaan kendaraan pribadi, sarana pendukung seperti halte yang belum memadai, hingga kemacetan yang menimbulkan potensi kerugian ekonomi di sektor bisnis. (sur)
