RADARBEKASI.ID, BEKASI – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran (TA) 2024 sudah ditetapkan. Namun, pengelolaannya belum memberikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Kota Bekasi.
Hal itu disampaikan oleh Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Ketua Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (Forkim), Mulyadi, Selasa (26/3/2024).
Menurut Mulyadi, pemanfaatan APBD masih kurang optimal. Terlihat dari sekitar 30 persen hingga 40 persen APBD Kota Bekasi 2024 yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Hal ini menunjukkan bahwa besaran anggaran belanja tahun 2024 mencapai Rp6.375.653.318 banyak yang digunakan untuk belanja pegawai/birokrasi serta program dan proyek yang menguntungkan secara ekonomi elit politik dan juga kepentingan Penguasa,” ungkap Mulyadi.
Mulyadi menjelaskan, anggaran terbesar dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp2.409.198.812.592 serta belanja barang dan jasa sebesar Rp2.559.466.516.509.
“Dapat dipastikan ini program serta proyek yang tidak pro-rakyat, menguntungkan secara ekonomi dan tidak memberikan dampak baik untuk kesejatraan masyrakat Kota Bekasi,” cetusnya.
Dia juga menyoroti kurangnya kebijakan yang pro-rakyat dari Pemerintah Kota Bekasi, yang lebih memihak pada kepentingan politik oligarki elite politik penguasa, baik eksekutif maupun legislatif.
BACA JUGA: Pj Wali Kota Bekasi Pastikan Ada Mutasi Rotasi, Gani: Insyaallah, Tunggu Waktu Saja
“Menghadapi kemelut Pemerintah Kota Bekasi yang semakin kompleks, di bawah pimpinan Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad, yang saat ini lebih sibuk dengan kerjanya melakukan cawe-cawe ketimbang memikirkan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi,” ujarnya.
“Sehingga yang tadinya harapan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, tingkat kesehatan dan pendidikan membaik, ini perlu kita perbaiki agar benar-benar menghasilkan manfaat,” tegasnya.
Mulyadi menegaskan bahwa Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani, tidak memiliki kepentingan pribadi di Kota Bekasi selain menjalankan tugas sesuai Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri sebagai Penjabat Wali Kota.
Dia menekankan perlunya menangani hal ini dengan cepat, terutama karena anggaran pemerintah berperan penting dalam mendukung perekonomian daerah.
“Sebab, anggaran itu seharusnya bisa menyasar tepat ke masyarakat dan keuangan Daerah akan benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan warga,” pungkasnya. (rbs)