Berita Bekasi Nomor Satu

PKB Kabupaten Bekasi Siap Hadapi Pilkada 2024 dengan Strategi Terbuka dan Realistis  

ILUSTRASI: Ketua DPC PKB Kabupaten Bekasi, Muhamad Rochadi, (tengah) saat menghadiri orientasi dan pembekalan Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari PKB. ISTIMEWA

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Meskipun hanya memperoleh tujuh kursi di DPRD Kabupaten Bekasi usai pemilihan legislatif (Pileg) 2024, Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kabupaten Bekasi tetap terbuka dan aktif menjalin komunikasi lintas partai serta realistis dalam melihat calon yang akan diusung.

Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bekasi, Muhamad Rochadi, menegaskan bahwa pihaknya tetap membuka pintu bagi siapa saja yang ingin maju di Pilkada Kabupaten Bekasi. Meskipun dirinya juga sudah menyatakan maju dan mendaftar.

“Pastinya saya realistis. Daftar saya sudah daftar, karena tujuh kursi buat apa kalau nggak maju. Tapi saya juga akan realistis membangun komunikasi antar partai,” ujar Adi, saat menjadi bintang tamu dalam Podcast Radar Bekasi, belum lama ini.

Adi, sapaan akrabnya, membuka ruang bagi masyarakat Kabupaten Bekasi yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk maju di Pilkada. Ia juga menegaskan bahwa dengan posisi PKB saat ini, partainya harus mengusung calon minimal untuk posisi wakil bupati.

“Saya tahu diri bukan orang Bekasi. Jadi apabila ada figur atau tokoh Kabupaten Bekasi yang merasa punya kapasitas dan kapabilitas, PKB sangat terbuka. Siapa pun boleh daftar, artinya kita buktikan semua orang mendaftar ke PKB hayu. Harus pengusung, ya minimal B2 (Wakil Bupati),” ungkapnya.

Adi yang telah membuktikan dirinya dengan terpilih sebagai wakil rakyat di tingkat provinsi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 ini mengungkapkan bahwa sudah banyak yang mendaftar ke PKB, dari mulai akademisi, bahkan dari partai lain.

Muhamad Rochadi

Namun sayangnya, Adi enggan membeberkan nama-nama yang sudah mendaftar ke partai yang dipimpinnya.

“Banyak masyarakat Kabupaten Bekasi yang mau mendaftar ke PKB, artinya saya juga harus realistis. Kemudian akan jatuh ke siapa, pastinya DPW dan DPP punya pandangan yang baik,” tuturnya.

BACA JUGA: Pendukung Uu Kadisdik Ambill Formulir Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota Bekasi ke PKB

Lanjut Adi, komunikasi lintas partai sudah terjalin baik, bahkan poros-poros di Pilkada Bekasi sudah terlihat. Berdasarkan pandangannya, kurang lebih ada tiga poros yang bakal bertarung di Pilkada Bekasi.

“Tinggal kita mau kemana. Saya kira kemana pun PKB berada, itu yang menang pasti,” katanya.

Perolehan suara di Pileg 2024 kemarin bisa menjadi modal untuk melangkah ke Pilkada, di mana PKB berhasil mengejutkan para pesaingnya dengan merebut tujuh kursi wakil rakyat, dari yang sebelumnya hanya satu kursi.

Namun, secara pribadi di Pileg dan Pilkada tentunya berbeda. Sebab, untuk Pilkada kemungkinan hanya akan ada satu sampai empat pasangan.

Sedangkan di Pileg, satu partai bisa mencalonkan tujuh sampai sembilan calon setiap arena tarungnya. Kondisi itu juga mempengaruhi biaya yang harus dikeluarkan.

“Ini lebih mengerucut, lebih memperkecil. Cost Pilkada pasti jauh berbeda dengan Pileg, karena lebih besar cost di Pilkada,” ucapnya.

Tentunya, Adi menekankan, ada syarat anggaran yang perlu dipersiapkan ketika ingin maju melalui partainya.

Menurutnya, cost anggaran tersebut ditentukan oleh DPP, bukan DPC. Hal itu juga kemungkinan diterapkan partai-partai lainnya. Mengingat untuk rekomendasi dan lain sebagainya membutuhkan anggaran yang lumayan besar.

“Harus punya berapanya sudah ada. Karena untuk beli rekom saja lumayan, semua partai pasti begitu. Artinya, nggak bisa orang modal saya tokoh, kemudian pengen maju. Ya nggak bisa begitu, nanti kampanye-nya bagaimana, beli kendaraan partai bagaimana, untuk kemudian bisa merajut dan menjadi koalisi,” ungkapnya. (pra/adv)