Berita Bekasi Nomor Satu
Bisnis  

Temui Kapolda Jawa Barat, Kepala Kanwil DJP Jabar III Galang Sinergi Penegakan Hukum untuk Optimalisasi Penerimaan Pajak  

Kepala Kanwil DJP Jawa Barat III Romadhaniah bersama Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Kurniawan Nizar sambangi Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Akhmad Wiyagus, untuk koordinasi dukungan kegiatan penegakan hukum di Bidang Perpajakan. FOTO: KANWIL DJP JABAR III  

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat III Romadhaniah bersama Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Kurniawan Nizar sambangi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat Irjen Pol Akhmad Wiyagus, untuk koordinasi dukungan kegiatan penegakan hukum di Bidang Perpajakan.

Dalam kesempatan tersebut, Romadhaniah menyampaikan bahwa kegiatan penegakan hukum yang efektif diharapkan dapat semakin menegakkan marwah DJP sebagai lembaga penghimpun penerimaan negara dari sektor pajak.

“Pelaksanaan penegakan hukum berupa penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP Jawa Barat I dan Kanwil DJP Jawa Barat III di wilayah Jawa Barat membutuhkan dukungan teknis dari Polda Jawa Barat yang selama ini sudah berjalan dengan baik,” sambung Romadhaniah.

BACA JUGA: Kuartal Pertama 2024, Kanwil DJP Jawa Barat III Berhasil Kumpulkan Rp6,9 Triliun Penerimaan Pajak

Akhmad Wiyagus menyambut baik sinergi dan kolaborasi penegakan hukum ini. Polda Jabar melalui Korwas PPNS akan memberikan dukungan dalam manajemen penyidikan serta bantuan teknis dalam hal terdapat upaya paksa yang harus dilaksanakan.

Romadhaniah optimis jika sinergi antara Kanwil DJP Jawa Barat III, Kanwil DJP Jawa Barat I, dan Polda Jawa Barat terlaksana dengan baik maka kegiatan penegakan hukum yang dilakukan akan memberikan efek jera terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana maupun yang lain (deterrent effect).

“Dengan detterent effect, kepatuhan sukarela (voluntary payment) wajib pajak dapat tercipta dan tentunya berkorelasi dengan kegiatan penghimpunan penerimaan negara dari sektor perpajakan yang dapat dilaksanakan dengan baik,” pungkas Romadhaniah. (oke/*)