RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi diminta serius memperbaiki kinerja pengelolaan keuangannya. Menjadi langganan meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) hasil dari pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tak boleh dianggap wajar.
Ketua Forum Intelektual Muda (Forkim), Mulyadi, menyampaikan bahwa pemerintah belum terlihat serius. Menurutnya pemerintah harus melakukan evaluasi secara menyeluruh, termasuk dengan memperkuat pengendalian internal.
“Harus evaluasi diri, apa kekurangan pemerintahan, apa OPD yang hari ini hanya mementingkan urusan pribadinya. Kepentingan mereka (pejabat) hari ini disumpah sebagai pejabat di pemerintahan, harus memberikan pengabdian kepada pemerintah Kota Bekasi,” katanya, Rabu (29/5/2024).
Menurut Mulyadi, Pemkot Bekasi perlu mengurai seluruh permasalahan yang belum terselesaikan pada beberapa tahun terakhir. Beberapa catatan BPK dalam dua tahun terakhir kata Mulyadi, diantaranya terkait dengan retribusi persampahan dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini terkait dengan pasar.
Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) hingga pengadaan barang dan jasa menurut Mulyadi hanya sebagian kecil dari persoalan yang dihadapi oleh Pemkot Bekasi.
BACA JUGA: Payah! Capaian PBB Kota Bekasi Rendah
“Uraian (permasalahan) itu jangan akhirnya menjadi suatu konflik, tapi menjadi renungan pemerintah untuk belajar, meningkatkan prestasi, kemampuan. Ini menjadi catatan baru kita di tahun 2024,” ucapnya.
Lebih lanjut, Mulyadi menilai Pemkot Bekasi harus pasang target lebih baik di tahun berikutnya, dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kemampuan Bekasi sebagai kota metropolitan diyakini sangat mumpuni.
“Karena kalau kita lihat kemampuan Kota Bekasi ini luar biasa. Sangat luar biasa dalam menunjukkan eksistensi, kemampuan diri sebagai pemerintahan,” tambahnya. (sur)
