RADARBEKASI.ID, BEKASI -Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi harus konsisten menurunkan angka stunting. Meskipun prevalensi Kota Bekasi saat ini jadi yang terendah di Provinsi Jawa Barat, stunting berpotensi menghadang Bekasi menikmati bonus demografi 2045 mendatang.
Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad usai evaluasi dan penilaian tingkat Jawa Barat mengatakan bahwa Pemkot Bekasi telah bekerja maksimal menekan angka stunting, serta telah mengevaluasi capaian tahun 2023.
“Khususnya untuk kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi ini termasuk yang paling rendah untuk stuntingnya. Ini berkat kolaborasi semua OPD, kementerian lembaga terkait, termasuk TNI, Polri, dan kejaksaan,” katanya.
Tahun ini lanjut Gani, Pemkot Bekasi punya tugas mencegah munculnya kasus baru atau New Zero Stunting. Upaya ini harus dilakukan agar kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Bekasi baik menghadapi Indonesia Emas 2045.
BACA JUGA: Anggaran Stunting Tak Boleh Mubazir
“Jadi kalau kita bisa menuntaskan stunting, InsyaAllah di 2045 SDM-SDM di Kota Bekasi termasuk yang diperhitungkan, itu yang saya harapkan,” tambahnya.
Evaluasi dan penilaian dihadiri oleh sederet Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Kota Bekasi. Prevalensi stunting di Kota Bekasi saat ini diangka 10,3 persen berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI), sedangkan sesuai data Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) sebesar 2,9 persen.
“Target kita new zero Stunting. Artinya kita bagaimana mengutamakan penanganan anak yang stunting, tapi tidak muncul kasus baru,” ungkap Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi, Ika Indah Yarti.
Beberapa upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya pemberian makanan tambahan, serta penguatan kelembagaan Posyandu oleh setiap OPD. Ika mengingatkan bahwa upaya ini perlu kerjasama dengan seluruh pihak di Kota Bekasi, termasuk masyarakat.
BACA JUGA: Cegah Penyebaran DBD di Desa Hegarmukti Cikarang Pusat
Terpisah Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Heri Purnomo mengingatkan Pemkot Bekasi untuk konsisten dalam penanganan stunting ini jika ingin mewujudkan Indonesia emas.
“Kalau kita mau mewujudkan Indonesia emas ya pemerintah harus konsisten dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” katanya.
Berdasarkan tingkat prevalensi stunting yang dicapai saat ini, ia mengapresiasi kerja OPD yang terlibat, salah satunya Dinas Kesehatan (Dinkes). Pengamatan di lapangan, Heri meyakinkan salah satu intervensi penanganan stunting telah dilakukan lewat Puskesmas, Posyandu, dan Posbindu. Diantaranya lewat pemberian makanan tambahan dan penyuluhan kepada calon pengantin.
Menurutnya, semua pihak harus bekerjasama, terutama seluruh OPD yang ikut menangani persoalan stunting. Sisi lain, juga dibutuhkan dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk menambah keterbatasan yang dimiliki oleh Kota Bekasi.
“Makanya kita bekerjasama semua, baik pemerintah daerahnya, legislatifnya, maupun masyarakatnya. Harus tau bahwa gizi buruk itu akan membuat sulit anak-anak kita buat kedepannya,” tambahnya. (sur)
