RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi diminta untuk menambah jumlah SMP negeri di setiap kecamatan. Desakan itu mencuat lantaran rasio pendaftar PPDB SMP dengan keberadaan daya tampung sudah tak lagi seimbang.
Tahun ini, jumlah lulusan SD sederajat diprediksi 44.562 orang. Sementara itu, daya tampung 62 SMP negeri hanya 13.600 siswa, atau 30 persen dari jumlah lulusan SD. Siswa yang tinggal jauh dari sekolah sulit mengakses sekolah negeri dengan sistem zonasi.
“Saya sudah sampaikan bahwa kita harus mencari jalan solusi dari kesemrawutan, kekisruhan PPDB. Bukan hanya karena jumlah SD itu lebih banyak dari SMP-nya, harus ada keseimbangan, pemerataan pendidikan,” ungkap Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Heri Purnomo.
BACA JUGA: Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Siap Kawal PPDB Online
Pemerataan sekolah negeri ini terutama sangat genting dirasakan oleh masyarakat di wilayahnya, Kecamatan Pondok Melati. Menurutnya, di Daerah Pemilihan (Dapil)nya itu hanya ada satu SMP negeri.
Kondisinya jauh berbeda dibandingkan dengan kecamatan lain yang memiliki hingga lima bahkan lebih SMP negeri. Persoalan ini disebut telah ia sampaikan kepada Pj Wali Kota Bekasi pada saat Rapat Koordinasi (Rakor) beberapa waktu lalu.
“Tapi kan persoalannya kita bukan hanya sepakatnya, tapi actionnya. Kita sudah berapa tahun mengalami ini, saya tidak henti-hentinya menyuarakan itu,” ucapnya.
Selain menambah jumlah sekolah negeri di wilayah kecamatan yang masih kekurangan, persoalan lainnya Kota Bekasi mengalami darurat guru. Hal ini menambah sulit upaya pemerataan sekolah negeri untuk dilakukan.
Heri menyebut bahwa saat ini Pemkot Bekasi tengah mencari solusi kekurangan guru tersebut.
“Jadi harus dibarengi dengan sumber daya manusia (guru) yang ada,” tambahnya.
BACA JUGA: KCD Wilayah III Sosialisasikan PPDB 2024 bagi Operator Sekolah
Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tercatat ada 56 SMP negeri di Kota Bekasi, enam SMP negeri lainnya masih berstatus Unit Sekolah Baru (USB). Sebaran sekolah negeri paling banyak di Bekasi Utara, Bekasi Timur, dan Jatiasih sebanyak 7 SMP negeri.
Sementara sebaran sekolah negeri paling sedikit ada di Kecamatan Pondok Melati satu SMP negeri, kemudian Medansatria dan Jatisampurna masing-masing tiga SMP negeri. Jumlah sekolah negeri semakin menyusut pada satuan pendidikan di tingkat lanjut.
Pada tingkat SD terdapat 316 sekolah negeri, SMP 56 sekolah negeri, SMA 22 sekolah negeri, dan SMK 15 sekolah negeri.
Terbatasnya daya tampung sekolah negeri ini memungkinkan siswa putus sekolah dengan latarbelakang ekonomi.
Meskipun, terdapat beragam latarbelakang selain ekonomi. Pengamat Pendidikan, Imam Kobul Yahya sempat menyarankan agar daya tampung sekolah negeri difokuskan bagi keluarga miskin.
“Makanya di 2018 itu sempat saya omongin PPDB itu kalau bisa 90 persen jatahnya orang miskin, bila perlu 100 persen itu masuk dulu. Kalau ada sisanya baru dibikin kuota yang lain,” katanya.
BACA JUGA: Operator Sekolah Diminta Bantu Pendaftar PPDB
Untuk meminimalisir potensi adanya siswa putus sekolah pasca PPDB, pihak sekolah hingga pemerintah di tingkat kelurahan dan kecamatan harus melakukan razia di lingkungannya.
Setiap anak yang didapati putus sekolah wajib untuk melanjutkan pendidikan sesuai program pemerintah, yakni wajib sekolah 12 tahun.
Selain itu, pendirian sekolah baru di lingkungan perumahan juga menyulitkan siswa dari keluarga miskin yang tinggal di perkampungan untuk berkompetisi di jalur zonasi. Sementara untuk melanjutkan pendidikan di sekolah swasta terhalang biaya pendidikan.
“Kalau di lahan perumahan dia, pakai 50 sampai 75 persen zonasi, ya nggak kebagian orang kampung. Kalau dia ke sekolah swasta, di pendaftarannya saja sudah wah, ya dia tidak mampu,” tambahnya.
Sekadar diketahui, tahun 2023 data Kemendikbudristek mencatat 260 siswa putus sekolah di Kota Bekasi. Masing-masing 199 siswa di tingkat SD, 41 siswa di tingkat SMP, 11 siswa di tingkat SMA, dan 9 siswa di tingkat SMK. (sur)
