RADARBEKASI.ID, BEKASI – Dua partai politik (parpol) yang dipastikan bakal mengusung calonnya di kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bekasi, yaitu DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan DPC PDI Perjuangan, belum memastikan langkah koalisi hingga saat ini.
Koalisi justru lebih dahulu dideklarasikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Gerindra Kota Bekasi, meski mereka belum membeberkan siapa kandidat yang akan diusung.
Koalisi kedua partai ini dinilai berpotensi menjadi “kuda hitam” pada pertarungan Pilkada Bekasi 2024. Dengan 11 kursi DPRD, kedua partai ini sudah mampu memenuhi syarat minimal 20 persen untuk mengusung bakal calon wali kota maupun wakil wali kota pada Pilkada Kota Bekasi.
Koalisi kedua partai ini diprediksi bakal mendapat amunisi tambahan dari partai politik lainnya di Kota Bekasi. Hal itu berdasarkan komunikasi intens yang sedang dibangun oleh pimpinan PKB dan Gerindra dengan tiga partai, yaitu Golkar, Demokrat, serta Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sehingga, adanya poros ketiga saat melakoni pertarungan untuk merebut posisi orang nomor satu di Kota Patriot itu terbuka lebar.
Saat ini sudah ada dua poros yang bakal bertarung di Pilkada Kota Bekasi. Poros pertama berasal dari DPC PDI Perjuangan dengan raihan sembilan kursi DPRD, yang memunculkan nama Tri Adhianto serta Mochtar Mohamad.
Poros kedua bakal dipimpin oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang merupakan partai pemenang di Pileg 2024 dengan raihan 11 kursi. DPD PKS sudah secara gamblang mengusung Heri Koswara (Herkos) sebagai bakal calon wali kota. Partai yang identik dengan warna oranye ini mampu mengusung bakal calon wali kota maupun wakil wali kota tanpa perlu merajut koalisi.
“Kalau di atas kertas kemungkinan tiga poros, poros PKS, PDIP, Gerindra, atau mungkin empat dengan Golkar,” ujar Pengamat Politik Bekasi, Adi Susila, kepada Radar Bekasi, Kamis (27/6).
Namun, apabila melihat pengalaman pada Pilkada sebelumnya, untuk membendung dominasi DPD PKS di Kota Bekasi, kemungkinan hanya ada dua pasangan kandidat.
BACA JUGA: Peluang Siti Qomariyah Dapat Pasangan Pilkada Masih Terbuka
Hal itu sangat mungkin terjadi mengingat kondisi politik di Kota Patriot ini, di mana para pimpinan partai minim yang berambisi menjadi bakal calon wali kota maupun wakil wali kota. Berbeda dengan situasi politik di Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu, kata Adi, rajutan koalisi antara PKB-Gerindra akan lebih realistis.
“Jadi kemungkinan koalisi Gerindra-PKB akan lebih realistis, karena setahu saya ketua partainya nggak ada yang nyalon. Mendingan gabung dengan koalisi besar, yang kemungkinan menangnya besar. Maka hanya ada dua poros, poros PKS, dengan satu lagi poros besar,” tuturnya.
Menanggapi itu, Ketua DPC PKB Kota Bekasi, Rizki Topananda, menyampaikan bahwa segala kemungkinan bisa terjadi karena situasi dan kondisi masih dinamis. Menurutnya, rajutan koalisi PKB-Gerindra ini ditargetkan dan diharapkan bisa menjadi poros alternatif.
Perkara apakah poros alternatif ini menjadi poros ketiga atau mungkin menyatu dengan poros yang ada, tentu kata Rizki, itu perkara berikutnya.
“Kalau pun nanti ini menjadi poros ketiga, kita akan running disitu, kita akan perjuangkan full disitu. Tinggal hari ini kita lagi matengin figur yang akan kita dorong, menarik apa tidaknya poros baru ini bukan cuma sekedar bicara poros koalisi partainya. Tapi poros ini mengusung siapa nanti. Kalau membuat poros baru, tapi ternyata isinya orang-orang lama, menarik nggak buat masyarakat,” jelasnya.
Rizki menegaskan, perahu besar yang sedang dirajut partainya bersama Gerindra harus memastikan komponen perahunya harus kokoh. Dalam artian, diisi oleh partai-partai yang kuat dan dinakhodai oleh figur yang bisa menjadi solusi buat semua. Hal itu dinilai sangat penting untuk mengantisipasi keributan di koalisi besar ini.
BACA JUGA: PPP Kota Bekasi Masih Belum Menentukan Arah Koalisi Pilkada
“Kita ingin perahu besar ini diisi sama warna-warni yang banyak, sekaligus nakhodanya dicintai sama semua elemen yang berada di dalam perahu besar ini. Bukan di dalam perahu besar ini malahan ribut lagi. Kita nggak mau kaya gitu,” tukasnya.
Pada kesempatan ini Rizki menuturkan, rajutan koalisi PKB-Gerindra akan mengecek dua hal sebelum mengambil keputusan. Pertama, melihat tanggapan dari elite partai lain di Kota Bekasi. Kedua, melihat tanggapan dari masyarakat.
Tentu diharapkan, tanggapan antara pimpinan partai di Kota Bekasi dengan masyarakat bisa seiring dan sejalan, memandang kehadiran poros ini baik dan positif.
“Kadang kala antara arus bawah dengan elit ada gap, ada perbedaan. Ini yang kita coba minimalisir, sehingga bisa seiring, sejalan, selaras, antara tanggapan dari masyarakat dengan tanggapan dari pimpinan partai, memandang bahwa poros ini jadi solusi. Harapannya begitu,” ungkapnya.
Terpisah, Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bekasi, Sholihin, menilai bahwa kontestasi Pilkada 2024 ini alangkah baiknya diramaikan oleh tiga atau empat poros.
Tujuannya, kata pria yang akrab disapa Gus Sol ini, agar masyarakat mempunyai banyak pilihan untuk menentukan calon pemimpinnya ke depan. Sebagai figur yang digadang-gadang bakal maju dalam pertarungan di Pilkada, Gus Sol memasang tagline ‘memilih pemimpin yang fresh (baru)’, agar ketika terpilih tidak punya hambatan politik di belakangnya.
“Menurut pandangan saya, biar masyarakat banyak pilihan, ya maksimal empat poros, minimal tiga poros, agar banyak pilihan figur-figur pemimpinnya. Kalau dua poros pilihan kurang tersedia. Jadi lebih banyak, lebih bagus, untuk masyarakat memilih pemimpin yang layak dan bagus. Dengan kursi DPRD 50 di Kota Bekasi, bisa ada empat atau tiga poros,” katanya.
Diketahui, dengan total 50 kursi legislatif di Kota Bekasi, syarat 20 persen untuk mengusung bakal calon wali kota dan wakil wali kota sebanyak 10 kursi. Sedangkan hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) di Kota Bekasi pada 2024 kemarin, PKB mampu merebut 5 kursi. Kemudian, Partai Gerindra 6 kursi. Sementara, PKS meraih kursi parlemen tertinggi, yakni 11 kursi, disusul PDIP 9 kursi, dan Partai Golkar 8 kursi. (pra)
