Berita Bekasi Nomor Satu

Pendidikan Belum jadi Investasi Sebabkan Belum Optimalnya Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Bekasi

ILUSTRASI: Pelajar melakukan praktik di salahsatu SMK Cikarang Barat, beberapa waktu lalu. Pendidikan yang belum dianggap sebagai investasi bagi keluarga menjadi faktor utama yang menyebabkan belum optimalnya implementasi program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Bekasi. ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pendidikan yang belum dianggap sebagai investasi bagi keluarga menjadi faktor utama yang menyebabkan belum optimalnya implementasi program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Bekasi. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan.

Menurut data dari Dinas Provinsi Jawa Barat, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk Kabupaten Bekasi berada antara 7,51 hingga 9,57 tahun sejak 2010 hingga 2023 atau setara dengan tingkat sekolah menengah pertama (SMP).

Akademisi Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi, Harun Al Rasyid, menyebut kurangnya kesadaran masyarakat bahwa pendidikan adalah investasi keluarga menjadi masalah utama yang menyebabkan belum optimalnya program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Bekasi.

BACA JUGA: Wajib Belajar 12 Tahun Belum Optimal di Kabupaten Bekasi

“Masalahnya menurut saya, pendidikan ini belum menjadi investasi bagi keluarga di wilayah Jawa Barat ya. Tidak seperti di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang menjadikan pendidikan ini sebagai investasi keluarga,” kata Harun kepada Radar Bekasi, Senin (1/7).

Harun menekankan pentingnya transformasi budaya pendidikan di masyarakat Kabupaten Bekasi untuk mendukung keberhasilan program wajib belajar 12 tahun. Dia menyarankan agar kepala keluarga bertanggung jawab secara aktif dalam mendidik anak-anak untuk menciptakan generasi yang memiliki daya saing global.

“Perlu kepala keluarga menanamkan kepada anak bahwa pentingnya faktor pendidikan sebagai modal untuk masa depan,” ucapnya.

BACA JUGA: 180 Calon Siswa Tidak Daftar Ulang, PPDB Tahap Kedua Tak Bisa Diikuti

Menurut Harun, biaya sekolah di tingkat SD, SMP, dan SMA saat ini sudah gratis. Oleh karena itu, perlu dorongan dari orangtua untuk menanamkan kepada anak-anak pentingnya pendidikan.

Untuk membudayakan pentingnya pendidikan bagi keluarga, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah harus disosialisasikan melalui camat, kepala dusun, bahkan RT dan RW.

“Pemerintah daerah itu kan bukan hanya yang berkantor di pemda. Melainkan juga camat, lurah, RT RW harus mensosialisasikan pentingnya pendidikan. Sebab saat ini kan baik SD, SMP dan SMA sudah digratiskan. Jadi kalau memang anaknya minat akan pentingnya pendidikan bisa terselesaikan secara bersama program wajib belajar 12 tahun,” ucapnya

Harun juga menekankan pentingnya kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, relawan, dan media untuk mendukung program pendidikan.

BACA JUGA: ASN Pemkab Bekasi Diadu Inovasi

”Pentahelix ini bisa membantu dan memberikan pengawasan serta mengedukasi generasi didik yang semangat akan sekolah,” ucapnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan, mengungkapkan tahun ini beberapa sumber untuk bantuan pendidikan sudah dimulai. Antara lain bantuan pendidikan sebesar Rp1 juta untuk peserta didik dari keluarga prasejahtera yang tidak diterima di sekolah negeri.

Selain itu, beasiswa pendidikan juga diberikan bagi masyarakat usia maksimal 30 tahun yang menempuh jenjang pendidikan tinggi. “Pemberian beasiswa untuk perguruan tinggi ini diperbolehkan di seluruh Indonesia baik negeri maupun swasta. Namun syaratnya harus berprestasi di bidang akademisi (pendidikan) dan bidang olahraga dan lainnya,” ucapnya.

BACA JUGA: Perbaikan Stadion Wibawa Mukti Selesai Akhir Agustus

Program bantuan pendidikan diberikan sebagai rangsangan masyarakat untuk menempuh pendidikan sampai jenjang pergutuan tinggi.

“Ini merupakan stimulus yang dapat merangsang anak anak supaya merasa penting akan pendidikan dan bisa berprestasi yang kemudian bisa diterima dalam bekerja. Lalu bisa menjadi sukses dan membawa nama Kabupaten Bekasi,” pungkasnya. (and)