RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi akhirnya turun tangan untuk mengurai persoalan yang membelit Pasar Kranji. Dalam waktu dekat Pemkot berencana menggelar mediasi dengan PT Annisa Bintang Blitar (ABB) dan para vendor terkait mangkraknya proyek revitalisasi Pasar Kranji selama hampir lima tahun.
“Sebagai wujud kepedulian, kami akan memediasi. Bagaimana mempertemukan, untuk mencari solusi konkret antara vendor dan perusahaan ini,” ujar Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad di Pendopo Wali Kota Bekasi, Kamis (11/7).
“Kami berkomitmen mencari solusi terbaik mempertemukan para pihak ini. Tapi jangan diisukan bahwa pemerintah lepas tangan, tidak. Pemerintah memposisikan diri sesuai kewenangan,” sambungnya.
BACA JUGA: Pemkot Harus Bela Pedagang Pasar Kranji
Gani mengaku pemerintah sejatinya tidak mau terlalu mencampuri urusan PT ABB dengan para vendor-nya. Namun karena kondisi saat ini begitu menyulitkan pedagang, maka pihaknya akan turun tangan.
“Kami tidak terlalu jauh ikut campur, karena itu business to busineess antara pengusaha dan vendor. Masalah kita dengan perusahaan yang revitalisasi,” lanjut dia.
Berdasarkan kontrak kerja, proses revitalisasi semestinya terlaksana dalam dua tahun atau sejak 2019. Tetapi, hingga saat ini pembangunan belum kunjung dilakukan, padahal para pedagang sudah menyetor uang muka atau down payment (DP) ke PT ABB untuk kios baru.
Setali tiga uang, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kota Bekasi, Muhammad Solikhin juga berjanji akan mencari solusi yang konkret.
BACA JUGA: Mahasiswa dan Pedagang Pasar Kranji Desak Pemkot Putus Kerja Sama dengan PT ABB
“Saya akan pelajari dengan detail, prinsipnya jangan ada yang dirugikan. Siapapun, baik pedagangnya maupun investornya, kita harus cari solusi,” katanya.
Setelah dilantik pekan lalu, tugas yang harus dilakukan salah satunya adalah menyelesaikan persoalan mangkraknya pembangunan pasar Kranji secara maksimal. Dalam waktu dekat, Solikhin akan mempelajari seluruh dokumen, dimulai dari Bisnis Plan hingga muncul permasalahan.
Pemerintah dalam hal ini Disdagperin Kota Bekasi akan melakukan intervensi sesuai kewenangannya.
“Setelah saya pelajari, saya akan mengundang stakeholder terkait, masalahnya dimana, akan kita cari solusinya. Perwakilan pedagang akan diundang, saya akan cari solusi terbaik,” tambahnya. (sur)
