RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tidak akan menambah kuota rombongan belajar (rombel) untuk penerimaan siswa SMP Negeri, meskipun saat ini masih ada ribuan lulusan SD yang belum terdaftar.
“Ya memang logikanya tidak mungkin dan tidak akan tertampung semua di negeri. Karena ruang untuk negeri ini sangat terbatas sekali, yang diperebutkan dengan puluhan ribu (calon siswa),” kata Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad.
Gani menegaskan, fasilitas pendidikan milik pemerintah terbatas. Saat ini dirinya tengah menunggu laporan total calon siswa yang melakukan daftar ulang.
Dimungkinkan masih ada sisa kuota di tiap sekolah jika calon siswa yang lulus seleksi PPDB tidak mendaftar ulang. Pemkot masih komitmen dengan 40 siswa per kelas.
BACA JUGA: Sekretaris BMPS Ungkap Dugaan Ratusan Siswa Titipan Dipaksa Masuk ke Sekolah Negeri
“Secara total kita sudah memutuskan rombelnya per kelas itu 40 orang,” ucapnya.
Menurut Gani, tidak diterima bersekolah di negeri bukan berarti kehilangan hak untuk sekolah. Ia mengungkap bahwa pemerintah telah memberikan banyak bantuan kepada sekolah swasta.
Bahkan, ia mendengar langsung kesiapan dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) untuk menerima dan menggratiskan siswa yang tak tertampung di sekolah negeri. Sementara membludaknya siswa di satu kelas akan menurunkan kualitas pendidikan.
“Pada saat Kota Bekasi menampung siswa di sekolah negeri, ampar-amparan, kualitas kepatutan dan kelayakan belajar mengajar tidak tercapai,” tambahnya.
Kualitas pendidikan ini disebut akan menentukan keberhasilan Indonesia Emas 2045. Gani menunggu laporan dari lurah dan camat terkait dengan dampak dari tidak diterimanya calon siswa di sekolah negeri.
Sebelumnya, massa yang mengatasnamakan dirinya Forum Generasi Anak Indonesia mempertanyakan nasib ribuan calon siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP negeri.
BACA JUGA: Guru SD Kota Bekasi Susun RHK Terintegrasi PMM untuk Mutu Pendidikan
Menurut mereka, setiap tahun lulusan SD/sederajat di Kota Bekasi berkisar dia angka 44.562. Sebagian dari mereka tertampung di SMP negeri dengan kuota sebanyak 13.600, ditambah dengan kuota sekolah swasta berkisar sebanyak 21 ribu.
“Mau kemana sembilan ribuan siswa itu,” ucap Koordinator Aksi, Ferdian.
Sementara itu, Sekretaris Disdik Kota Bekasi, Warsim Suryana menyampaikan bahwa Pemkot dan BMPS telah menyepakati 40 siswa per kelas. Dimana ada toleransi delapan siswa di luar ketentuan Permendikbud.
“Karena dari 25 ribu siswa yang mendaftar (di tingkat) SMP khususnya, kita hanya memiliki (kuota) 13.600. Berarti ada 12 ribu yang masih belum bisa masuk sekolah,” ungkapnya.
Warsim juga menyampaikan kehadiran Pemkot lewat Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebesar Rp250 ribu per bulan, atau Rp3 juta per tahun. Program ini diperuntukkan bagi siswa miskin yang bersekolah di swasta. (sur)
