RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kursi Ketua DPRD Kabupaten Bekasi periode 2024-2029 jadi ”jatah” Golkar, setelah partai yang dinakhodai Akhmad Marjuki itu finish sebagai partai pemenang di Pemilihan Legislatif (Pileg) Kabupaten Bekasi 2024.
Partai berlambang pohon beringin itu berhasil meraih 10 kursi legislatif menggeser posisi Partai Gerindra di pucuk pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi periode sebelumnya. Saat ini, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Bekasi sudah memunculkan lima nama yang didorong menjadi pimpinan DPRD.
Berdasarkan berita acara hasil rapat pleno pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi disepakati lima nama yang diusulkan pimpinan partai ke tingkat provinsi dan pusat. Kelima nama itu diantaranya Sunandar, Novi Yasin, Rudy Rafly, Muhtada Sobirin, dan Ade Syukron Hanas. Usulan kelima nama ini diputuskan usai menggelar rapat pleno DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi perihal pengusulan pimpinan DPRD periode 2024-2029, Sabtu (27/7).
Agenda yang berlangsung di Hotel Harper Cikarang ini sempat memanas. Sidang sempat diskors setelah pengurus yang hadir meminta 10 nama anggota DPRD terpilih diusulkan sebagai kandidat calon ketua. Menurut Ketua Pemenangan Pemilu (PP) Partai Golkar Jawa Barat, Rahmat Sulaeman, rapat pleno ini digelar dalam rangka penentuan para calon pimpinan DPRD usai Golkar unggul di Kabupaten Bekasi.
Lanjut Rahmat, kriteria yang bakal diusulkan menjadi pimpinan DPRD yang pertama harus menjadi pengurus harian. Kedua anggota DPRD, ketiga tidak pernah pindah partai, kemudian keempat sarjana hukum, kelima mempunyai loyalitas dan dedikasi. Tentu ini dijadikan dasar untuk penentuan, maka dari itu rapat pleno diperkuat. Karena sempat terjadi ketegangan antara pengurus yang hadir dalam rapat tersebut.
“Memang muncul dinamika, hasil rapat pleno harian memunculkan lima. Dari lima diputuskan tiga, karena ada dua yang tidak memenuhi syarat. Tapi ternyata dimunculkan sepuluh, karena dianggap semua punya hak, akhirnya kita skor, kita rapat pimpinan. Karena didalam PO-nya itu apabila tidak ada kesepakatan, maka diambil alih satu tingkat diatasnya,” ujar Rahmat Sulaeman, usai rapat pleno selesai.
“Kami mengadakan rapat internal provinsi, maka memutuskan tetap lima yang memenuhi syarat, dengan catatan dari yang 10 itu dipanggil satu-satu, dan yang lima orangnya lagi menyatakan mengundurkan diri,” sambung politisi yang mengemban jabatan sebagai Ketua Bapilu DPD Partai Golkar Jawa Barat.
Secara aturan, untuk menentukan siapa yang bakal menjadi Ketua DPRD, pengurus partai di tingkat kota/kabupaten, mengusulkan, provinsi merekomendasi, dan pusat menentukan. Menurut Rahmat, untuk menentukan siapa yang akan direkomendasikan ke pimpinan partai di tingkat pusat, merupakan kewenangan ketua pemenangan pemilu, ketua kepartaian, ketua bidang organisasi, hukum, HAM, dan kaderisasi.
“Minggu-minggu ini, sebelum pelantikan Kabupaten/kota sudah dimunculkan, karena nanti untuk penentuan AKD pimpinan DPRD yang menentukan, maka secepatnya. Semuanya kuat, karena itu kader yang terbaik,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Akhmad Marjuki, mengungkapkan rapat pleno ini dalam rangka melaksanakan perintah dari DPP melalui DPD Jawa Barat. Dimana, harus segera mengusulkan nama-nama yang bakal menjadi pimpinan AKD. Dari hasil kesepakatan rapat pleno, diusulkan lima orang yang bakal menjadi Ketua DPRD, berdasarkan juklak dan juknis partainya.
“Jadi yang boleh diusulkan itu pertama harus pengurus harian, minimal S1, anggota DPRD. Kelima nama sudah memenuhi unsur itu. Sebenarnya ada enam, tapi yang satu tidak mau diusulkan, sehingga disepakati lima. Saya kira mereka orang-orang yang mampu untuk menjadi Ketua DPRD Kabupaten Bekasi,” ungkapnya.
Menurutnya, rapat pleno yang digelar ini dihadiri oleh pengurus DPD Golkar Jawa Barat, karena memang harus disaksikan setingkatnya. Perihal adanya ketegangan saat rapat pleno, mantan Plt Bupati Bekasi ini menilai, itu hal yang wajar. “Namanya juga organisasi, jadi kalau tadi itu saya pikir hal-hal yang wajar, kita dinamis. Kemudian pada akhirnya kita sepakat,” katanya.
BACA JUGA: Komisi IV DPRD Mendorong Pemerataan Sarpras Sekolah di Kota Bekasi
“Usulan kelima nama itu langsung diserahkan ke pusat melalui DPD Provinsi Jawa Barat. Kita hanya mengusulkan, nanti yang menentukan pusat. Kalau di tingkat Kabupaten Bekasi sudah selesai hari ini. Saya belum tau kapan keputusannya. Tapi yang jelas sebelum pelantikan,” sambung politisi yang berhasil terpilih sebagai wakil rakyat di tingkat provinsi ini.
Menyikapi itu, Pengamat Politik Bekasi, Roy Kamarullah beranggapan, dari lima nama yang diusulkan, tiga diantaranya merupakan muka lama. Sedangkan, dua lainnya pendatang baru di lembaga DPRD. Memimpin lembaga DPRD sebesar Kabupaten Bekasi bukan perkara yang mudah. Tentu berbeda dengan memimpin organisasi biasa. Sehingga pengalaman menjadi sesuatu yang penting, meski bukan berarti pendatang baru tak mempunyai kesempatan.
“Ini harus orang-orang yang mempunyai kapasitas tertentu, bagaimana cara memimpin atau leadershipnya. Lalu bagaimana dia memenej komunikasi antara anggota yang terdiri dari berbagai partai. Termasuk memenej komunikasi antara legislatif dan eksekutif. Sehingga membutuhkan orang-orang yang punya kemampuan itu semua,” ucapnya.
Kata Roy, penunjukan pimpinan DPRD ini menjadi pertaruhan Partai Golkar. Berkaitan bagaimana mengangkat sebuah pemimpin, yang memang betul-betul mempunyai kapabilitas dan kapasitas. Karena ini juga akan menentukan nama baik dan nama besar Partai Golkar di Kabupaten Bekasi. Meskipun sebenarnya, lima nama yang diusulkan itu merupakan kader terbaik Partai Golkar.
“Saya melihat kelima nama ini sudah membuktikan bahwa dirinya mampu memenangkan pertarungan di Kabupaten Bekasi pada Pileg 2024 kemarin. Semua yang namanya perebutan kekuasaan di level mana pun pasti akan menemukan pertarungan yang sengit, karena memang berpartai bagaimana merebut kekuasaan,” jelasnya. (pra)
