RADARBEKASI.ID, BEKASI – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bekasi mengharapkan adanya energi positif dari Pilkada Jawa Barat yang berlangsung secara bersamaan dengan Pilkada Kota Bekasi.
Seperti halnya Pemilihan Presiden (Pilpres) kemarin, dimana calon yang diusung oleh partainya mampu memberikan dampak positif, dengan bertambahnya raihan kursi DPRD dari satu menjadi lima kursi.
Ketua DPC PKB Kota Bekasi, Rizki Topananda, mengatakan perihal kandidat yang bakal didukung partainya saat melakoni pertarungan di Pilkada Jawa Barat, dia sepenuhnya mengikuti arahan dan perintah dari DPW Provinsi. Terpenting, siapa pun yang diusung diharapkan ada energi positif dan bisa sinergi dengan Pilkada Kota Bekasi.
“Harapannya itu, siapa pun yang diusung PKB di Jawa Barat nanti, ia minimal bisa punya energi positif seperti halnya Pilpres,” ujarnya kepada Radar Bekasi.
Saat ini, DPP PKB menyatakan ada tiga nama yang bakal didukung pada Pilkada Jawa Barat 2024. Nama-nama seperti Cucun Ahmad Syamsurijal dan Syaiful Huda, menjadi yang terkuat di internal untuk maju dalam pertarungan di Pilkada Jawa Barat. Kemudian satu lagi yang belakangan ini ramai diperbincangkan nama Menteri Pariwisata, Sandiaga Uno. Karena memang, PKB yang mengoleksi 15 kursi DPRD Provinsi harus berkoalisi dengan partai lain.
BACA JUGA: Gerindra Respons PKB Soal Permintaan Surat Tugas Tri Adhianto Digabung
Menurut pria berkacamata ini, siapapun yang nanti diusung partainya diharapkan bisa memberikan energi positif. Karena memang masing-masing calon mempunyai kelebihan dan kekurangan. Bagaimana Pilgub Jabar dan Pilkada Kota Bekasi bisa saling beririsan.
“Nanti calon yang di Jawa Barat maupun Kota Bekasi, bisa beririsan memberikan energi positif dan efek elektoral baik ke calon maupun partai politik itu sendiri, PKB khususnya,” katanya.
Potensi rajutan koalisi di Pilkada Jawa Barat akan turun ke Pilkada Kota Bekasi, dirinya menegaskan, itu kondisional, karena apabila berbicara turunan dari provinsi ke kota/kabupaten yang ada 27 se-Jawa Barat, belum tentu sama semua.
Sebab, konstelasi lokal sangat diperhatikan, sejauh ini masih fleksibel untuk menyesuaikan kondisi daerah masing-masing, termasuk provinsi. Oleh karena itu kemungkinan koalisi provinsi turun ke daerah peluangnya kecil.
“Kalau provinsi harus diturunkan ke kota/kabupaten, itu rasanya belum sepenuhnya bisa, untuk sejauh ini ya . Tapi nggak tahu dikemudian hari, karena potensinya berbeda-beda,” ucapnya. (pra)
